Lanskap geopolitik global telah mengalami pergeseran paradigma yang fundamental. Jika abad-abad sebelumnya dunia diperebutkan melalui penguasaan wilayah teritorial dan kekuatan militer konvensional, kini arena pertempuran utama telah berpindah ke ruang digital dan antariksa. Perubahan ini menuntut kesadaran baru bagi Indonesia agar tidak terjebak menjadi sekadar pasar bagi korporasi teknologi global.
Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno, Rommy Soekarno, menekankan bahwa kedaulatan sebuah bangsa kini ditentukan oleh penguasaan atas data, kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, dan infrastruktur komputasi. Tanpa kemandirian di sektor-sektor ini, Indonesia berisiko mengalami penjajahan gaya baru, di mana kemerdekaan geografis tetap ada namun kendali atas aset informasi dan masa depan ekonomi berada di tangan pihak asing.
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Dominasi platform global yang menguasai data masyarakat Indonesia menciptakan celah kerentanan yang serius. Rommy mendesak agar Indonesia segera memperkuat kapasitas teknologi nasional, mulai dari ketahanan siber hingga riset terpadu di bidang kecerdasan buatan. Langkah ini krusial agar Indonesia mampu menjadi pencipta teknologi, bukan sekadar konsumen pasif yang terikat pada ekosistem luar negeri.
Di sisi lain, geopolitik antariksa kini menjadi medan baru yang tak kalah krusial. Dengan masifnya peluncuran satelit orbit rendah, wilayah udara Indonesia kini dipenuhi oleh konstelasi satelit asing. Meskipun memberikan manfaat bagi telekomunikasi, ketergantungan pada infrastruktur luar angkasa milik pihak lain memerlukan regulasi proteksi yang ketat demi menjaga kerahasiaan data serta keamanan nasional yang bersifat strategis.
Menghadapi tantangan tersebut, peran Generasi Z menjadi sangat sentral. Mereka tidak bisa lagi hanya menjadi penonton atau target pasar. Rommy mengajak generasi muda untuk mengaktualisasikan ajaran Trisakti Bung Karno—berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan—ke dalam ranah teknologi modern. Literasi politik dan hukum internasional harus dibarengi dengan penguasaan mendalam atas teknologi satelit dan ekonomi digital.
Lebih jauh lagi, ancaman teknologi di masa depan datang dari fenomena komputasi kuantum atau yang dikenal dengan istilah Q-Day. Mantan Gubernur Lemhannas RI, Andi Widjajanto, mengingatkan bahwa antara tahun 2031 hingga 2037, dunia akan memasuki fase di mana seluruh kode keamanan konvensional, termasuk enkripsi perbankan dan data pribadi, berpotensi dibobol dengan mudah oleh komputasi kuantum.
Dalam skenario Q-Day, setiap enkripsi yang kita gunakan saat ini akan menjadi usang. Andi menyoroti perlunya langkah antisipatif seperti yang dilakukan Singapura melalui investasi puluhan juta dolar AS di laboratorium kuantum. Indonesia harus segera berinvestasi pada teknologi kuantum optik agar tidak tertinggal dan tetap mampu melindungi data domestik dari ancaman peretasan super cepat tersebut.
Gen-Z yang tumbuh di tengah ketidakpastian global, mulai dari pandemi hingga krisis energi, dituntut untuk memiliki daya juang yang lebih tinggi. Andi menekankan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) adalah harga mati. Generasi ini memikul tanggung jawab historis untuk menuntaskan konsolidasi demokrasi yang sempat terhambat pada generasi sebelumnya.
Kampus, seperti Universitas Bung Karno, diharapkan menjadi garda terdepan dalam mencetak figur-figur muda yang melek geopolitik digital. Kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan menjadi kunci untuk merumuskan strategi pertahanan digital yang koheren. Tanpa pemahaman yang komprehensif, Indonesia akan sulit bersaing di panggung global yang semakin terdigitalisasi.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa ketahanan nasional tidak lagi hanya diukur dari jumlah personel militer, tetapi dari seberapa tangguh infrastruktur digital dan kemampuan riset suatu negara. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama jika mampu mengonsolidasikan sumber daya manusianya yang melimpah.
Langkah nyata yang perlu diambil adalah memperbanyak pusat riset AI dan teknologi kuantum di berbagai universitas. Selain itu, kebijakan pemerintah harus lebih berpihak pada kemandirian teknologi domestik, termasuk dalam hal pengolahan data besar agar tidak bergantung pada server luar negeri.
Pada akhirnya, kemerdekaan sejati di abad ke-21 adalah kemampuan untuk menentukan nasib bangsa sendiri melalui penguasaan teknologi. Jika Indonesia mampu menguasai ruang digital dan antariksa, maka kedaulatan yang dicita-citakan para pendiri bangsa akan tetap terjaga di tengah disrupsi teknologi yang tidak terelakkan.