Andy Burnham, sosok yang kini difavoritkan untuk menggantikan Keir Starmer sebagai Perdana Menteri Inggris, dijadwalkan akan meluncurkan agenda ekonomi strategis dalam pidato kebijakan besar pertamanya. Pidato yang akan disampaikan di sebuah museum di Manchester ini menandai langkah signifikan Burnham untuk kembali memimpin negara setelah satu dekade berkarier di luar Westminster. Ia kini menjadi kandidat tunggal yang secara resmi mencalonkan diri untuk menggantikan Starmer yang mengundurkan diri pekan lalu akibat merosotnya popularitas.
Burnham, yang dikenal dengan julukan "King of the North" berkat kesuksesannya sebagai Wali Kota Greater Manchester, berencana untuk menjadikan desentralisasi kekuasaan sebagai pilar utama pemerintahannya. Ia bertekad untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada komunitas lokal dan pemerintah daerah agar setiap bagian dari Inggris dapat menentukan agenda pembangunan mereka sendiri. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mengubah cara Inggris dijalankan, bukan sekadar mengganti figur pemimpinnya.
Selain desentralisasi, Burnham akan memaparkan misi 10 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui reindustrialisasi, pembangunan perumahan, penguatan infrastruktur, dan reformasi sektor utilitas. Pendekatan yang ia sebut sebagai "Manchesterism" ini merupakan bentuk sosialisme yang pro-bisnis, yang secara tegas menolak ekonomi tetesan ke bawah (trickle-down economics) dan neoliberalisme. Ia juga mendukung peningkatan kontrol publik atas sektor transportasi, air, dan energi.
Untuk meredam kekhawatiran pasar, Burnham menegaskan komitmennya terhadap aturan fiskal pemerintah saat ini, termasuk menjaga batas pinjaman dan menyeimbangkan pengeluaran operasional. Dukungan dari lingkaran dalam Partai Buruh, seperti Menteri Perumahan Steve Reed, mengonfirmasi bahwa Burnham akan tetap berpegang pada manifesto yang telah membawa kemenangan besar bagi Partai Buruh dua tahun lalu. Ia juga mengusulkan pemotongan pajak bisnis untuk sektor hiburan seperti pub dan tempat pertunjukan musik.
Namun, tantangan besar telah menanti di depan mata. Jika resmi menjabat, Burnham akan menjadi Perdana Menteri ketujuh Inggris dalam kurun waktu satu dekade. Ia harus menghadapi tekanan fiskal yang berat akibat dampak geopolitik global, termasuk konflik di Ukraina serta ketegangan antara Israel dan Iran yang mengganggu stabilitas ekonomi dunia. Kemampuannya dalam mengelola anggaran negara di tengah ketidakpastian global akan menjadi ujian utama kepemimpinannya.
Sorotan publik kini tertuju pada siapa yang akan ditunjuk Burnham sebagai menteri keuangan. Pilihan kabinet ini akan menjadi indikator penting seberapa jauh arah kebijakan ekonomi sayap kiri yang akan diambil oleh pemerintahannya kelak. Dengan absennya pesaing lain, Burnham diperkirakan dapat segera dilantik sebagai Perdana Menteri Inggris paling lambat pertengahan Juli mendatang, memulai babak baru dalam sejarah politik Inggris.