Politisi Inggris, Andy Burnham, kini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Keir Starmer sebagai Perdana Menteri Inggris. Pengunduran diri Starmer dipicu oleh tekanan besar dari internal Partai Buruh menyusul serangkaian kekalahan telak dalam pemilihan lokal pada bulan Mei lalu. Sebagai Wali Kota Greater Manchester sejak 2017 dan pemenang pemilihan sela di Makerfield baru-baru ini, Burnham kini menghadapi tantangan berat untuk memulihkan kepercayaan pemilih yang kian tergerus.
Salah satu isu krusial yang akan menentukan arah kepemimpinan Burnham adalah posisi Inggris terhadap konflik di Gaza. Starmer sebelumnya mencatatkan diri sebagai perdana menteri dengan tingkat popularitas terendah sejak akhir 1970-an, sebagian besar karena ketidakpuasan publik atas penanganan konflik Israel-Palestina. Kini, Burnham harus memutuskan apakah ia akan mempertahankan kebijakan lama atau mengambil langkah tegas yang lebih proaktif.
Menurut Patrick Diamond, pakar kebijakan publik dari Queen Mary University of London, posisi Burnham masih sulit diprediksi. Meskipun Burnham diperkirakan akan mendorong dialog damai, ia juga sadar akan risiko kehilangan basis pemilih yang kecewa. Data menunjukkan bahwa Partai Buruh kehilangan banyak suara ke Partai Hijau, yang secara vokal mengkritik kebijakan Israel sebagai bentuk genosida dan apartheid, ketimbang kehilangan suara ke partai sayap kanan.
Survei yang dilakukan oleh berbagai organisasi kemanusiaan seperti Save the Children UK dan Medical Aid for Palestinians mengungkapkan bahwa lebih dari 60 persen anggota Partai Buruh tidak puas dengan sikap pemerintah saat ini. Mayoritas anggota mendesak adanya tindakan lebih keras, termasuk penghentian total ekspor senjata ke Israel. Tekanan akar rumput ini diprediksi akan menjadi beban politik bagi Burnham jika ia memenangkan kepemimpinan partai.
Di sisi lain, pengamat hukum dari SOAS University of London, Nimer Sultany, berpendapat bahwa secara fundamental, kebijakan Burnham kemungkinan besar tidak akan berbeda jauh dari Starmer. Meskipun Burnham sempat memecah barisan dengan menyerukan gencatan senjata pada Oktober 2023 bersama Sadiq Khan, Sultany menilai tidak akan ada perubahan drastis dalam kebijakan luar negeri Inggris terhadap Israel di bawah kepemimpinannya.
Kritikus sering melabeli Burnham sebagai politisi pragmatis yang fleksibel dalam pendiriannya. Sebagai sosok yang belum banyak terlibat dalam urusan luar negeri selama menjabat sebagai wali kota regional, posisi pastinya masih menjadi tanda tanya besar. Namun, bagi masyarakat internasional, transisi kepemimpinan ini akan dipantau ketat untuk melihat apakah Inggris akan mengubah arah kebijakan luar negerinya di tengah krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza.