Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra kini memasuki fase krusial dengan cairnya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) bagi sejumlah kementerian dan lembaga. Hingga 1 Juli 2026, Kementerian Keuangan telah meresmikan tambahan pagu anggaran bagi tujuh instansi strategis yang bertugas memulihkan infrastruktur dan layanan publik di wilayah terdampak.
Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR), menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal ketat proses pencairan anggaran tersebut. Ia menekankan pentingnya efisiensi agar kementerian yang telah menerima dana dapat segera mengimplementasikan program kerja di lapangan tanpa hambatan birokrasi yang berarti.
Dalam arahannya, Tito meminta Posko Nasional Satgas PRR untuk segera menghimpun rincian program kerja berdasarkan sebaran kabupaten dan kota sasaran. Data komprehensif ini nantinya akan menjadi materi utama dalam rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga sinergi antar instansi dapat terwujud dan masyarakat di daerah bencana mendapatkan kepastian mengenai proyek yang sedang berjalan.
Ketujuh instansi yang telah menerima alokasi tersebut mencakup Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan posisi 11 Juni 2026 yang baru mencakup empat kementerian.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi salah satu yang paling progresif dengan mengalokasikan Rp 2,2 triliun. Dana tersebut difokuskan untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang didukung oleh ratusan personel teknis yang telah diterjunkan langsung ke lokasi.
Sementara itu, proses verifikasi dokumen dan penyesuaian data masih terus berlangsung di Kementerian Keuangan bagi 23 kementerian dan lembaga lainnya. Percepatan ini merupakan bagian dari implementasi Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Renduk PRRP) Sumatra yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026.