Anggota Dewan Legislatif Hong Kong, William Wong Kam-fai, kini berada dalam sorotan setelah dilaporkan gagal melaporkan penangkapan dirinya terkait dugaan mengemudi dalam pengaruh alkohol kepada pihak Dewan Legislatif (Legco). Tindakan ini dinilai melanggar kode etik anggota dewan yang mewajibkan transparansi penuh atas segala proses hukum yang melibatkan para legislator.
Insiden tersebut bermula pada Senin malam ketika pria berusia 66 tahun itu terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di area kampus Chinese University of Hong Kong (CUHK). Mobil yang dikendarainya dilaporkan menabrak dua kendaraan lain yang sedang terparkir. Selain menjabat sebagai legislator, Wong juga dikenal sebagai dekan asosiasi di fakultas teknik universitas tersebut.
Kepolisian setempat menduga Wong melakukan serangkaian pelanggaran lalu lintas, termasuk mengemudi dalam kondisi mabuk, mengemudi dengan tidak hati-hati, serta gagal berhenti dan melaporkan kecelakaan lalu lintas. Kasus ini segera memicu perhatian publik setelah detail kejadian tersebar luas pada hari Rabu, sementara Wong tetap bungkam kepada rekan-rekannya di parlemen.
Sumber internal menyebutkan bahwa William Wong tidak memberikan informasi atau penjelasan apa pun kepada pihak legislatif sebelum insiden tersebut menjadi konsumsi publik. Ketidakhadiran laporan resmi ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kode etik anggota dewan, khususnya poin mengenai kewajiban melaporkan proses hukum secara tepat waktu kepada lembaga.
Berdasarkan aturan internal Legco, anggota yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan berbagai sanksi disipliner. Hukuman yang mungkin dijatuhkan mulai dari peringatan tertulis, penangguhan masa jabatan, hingga pemotongan gaji. Saat ini, Komite Pengawas Legco diperkirakan akan segera memulai penyelidikan formal untuk meninjau pelanggaran tersebut.
Meskipun komite biasanya bergerak setelah menerima aduan resmi, beberapa anggota dewan menyatakan keyakinan bahwa kasus Wong akan segera ditindaklanjuti secara proaktif. Penyelidikan ini menjadi krusial untuk menjaga integritas lembaga legislatif di mata publik Hong Kong, mengingat posisi Wong sebagai pejabat publik yang seharusnya memberikan teladan dalam kepatuhan terhadap hukum.