Otoritas Hong Kong secara resmi telah memberikan persetujuan kepada tiga unit hunian terbagi (subdivided units) pertama yang dinyatakan memenuhi standar minimum perumahan yang baru ditetapkan. Langkah ini menjadi tonggak sejarah bagi kebijakan perumahan di wilayah tersebut, yang selama ini berupaya mengatasi masalah hunian padat dan tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Hayson Chan Hin-hay, pemilik unit tersebut sekaligus Ketua Asosiasi Operator Unit Hunian Dasar Hong Kong, menjadi pihak pertama yang berhasil mendapatkan sertifikasi resmi. Pengajuan tersebut dilakukan pada akhir Mei lalu, menyusul pemberlakuan Peraturan Unit Hunian Dasar (Basic Housing Units Ordinance) yang mulai berlaku efektif sejak 1 Maret 2024.
Berdasarkan regulasi baru tersebut, setiap unit hunian terbagi yang akan disewakan di pasar harus memenuhi persyaratan ketat yang mencakup standar keamanan, kebersihan, dan pencegahan kebakaran. Pemerintah Hong Kong kini melarang penyewaan unit yang tidak memiliki sertifikasi resmi, guna memastikan kualitas hidup yang lebih manusiawi bagi para penyewa di tengah keterbatasan lahan kota.
Persyaratan teknis yang diwajibkan antara lain luas lantai minimal delapan meter persegi, tinggi plafon setidaknya 2,3 meter, serta ketersediaan jendela dan toilet kedap air. Chan mengungkapkan bahwa untuk mencapai standar ini, ia harus menginvestasikan dana sebesar HK$151.700 untuk melakukan renovasi pada tiga unit miliknya di kawasan Sham Shui Po.
Proses perbaikan yang dilakukan meliputi instalasi pipa drainase baru, pemasangan pintu tahan api, sistem pemadam kebakaran, serta meteran utilitas individual dan kipas ventilasi untuk sirkulasi udara yang lebih baik. Meskipun harus melakukan perombakan infrastruktur yang cukup signifikan, Chan menyatakan bahwa tata letak dasar bangunan asli tidak perlu diubah secara drastis.
Keberhasilan ini diharapkan menjadi model bagi pemilik properti lain di Hong Kong untuk mulai melakukan standarisasi terhadap unit sewaan mereka. Chan juga memberikan imbauan kepada pemilik properti lainnya agar tidak ragu mencari bantuan profesional dalam proses sertifikasi ini guna menghindari kerugian waktu maupun biaya akibat kesalahan teknis dalam pemenuhan regulasi pemerintah.