Internasional

Angka Harapan Hidup Sehat Inggris Anjlok, Apakah NHS Jadi Penyebab Utama?

Ringkasan

  • Angka harapan hidup sehat Inggris anjlok ke level terendah sejak 2011, menempatkan warga menghabiskan seperempat hayat dalam kondisi sakit.
  • Kasus pasien kronis yang pindah ke Bulgaria serta perbandingan dengan sistem Belanda memicu pertanyaan fundamental: apakah model NHS single-payer yang gratis di titik pelayanan justru menghambat efisiensi dan outcome kesehatan?

Londra - Data terbaru dari Office for National Statistics (ONS) memperlihatkan gambaran mengkhawatirkan bagi sistem kesehatan Inggris. Angka harapan hidup sehat (healthy life expectancy) di negara ini turun drastis ke level terendah sejak 2011, menempatkan Inggris sebagai salah satu dari lima negara terkaya di dunia yang mengalami penurunan, sedangkan mayoritas negara maju justru mencatat peningkatan. Pada periode 2022-2024, pria Inggris hanya diharapkan hidup sehat hingga usia 60,7 tahun dan wanita 60,9 tahun — turun masing-masing 1,8 dan 2,5 tahun dibanding periode 2019-2021. Fakta ini berarti warga Inggris kini menghabiskan sekitar seperempat hayat mereka dalam kondisi kesehatan buruk, bahkan di lebih dari 90% wilayah, angka harapan hidup sehat sudah jatuh di bawah usia pensiun negara.

Kasus Angie, warga Midlands yang berencana pindah ke Bulgaria, mengilustrasikan frustrasi pasien kronis terhadap National Health Service (NHS). Menderita ME (myalgic encephalomyelitis) dan kondisi autoimun tiroid, Angie merasa sistem kesehatan Bulgaria lebih responsif meski mengharuskan biaya kecil per kunjungan dokter. "Setelah diagnosis, Anda dibiarkan sendiri. Saya harus mengeluarkan fortuna untuk perawatan swasta karena NHS tidak memberikan perbaikan," ujarnya. Temuannya sejalan dengan survei National Voices 2025 yang menemukan 37% penderita kondisi jangka panjang merasa tidak didukung NHS mengelola kesehatan fisik mereka, dibanding hanya 16% pada kelompok tanpa kondisi kronis.

Paradoksnya, sistem NHS yang difondasi pajak dan gratis di titik pelayanan justru kalah unggul dibanding negara dengan model campuran atau berbasis asuransi wajib. Data World Health Organization menunjukkan banyak negara non-pajak mencatat tahun hidup sehat lebih lama. Think tank Policy Exchange menilai model Inggris — di mana negara menjadi pendana sekaligus penyedia layanan — menciptakan monopsoni yang menghilangkan insentif efisiensi dan responsivitas. Gareth Lyon, kepala kesehatan di Policy Exchange, mencontohkan sistem Belanda: asuransi wajib dengan subsidi untuk berpenghasilan rendah menciptakan persaingan ketat antar penjamin dan penyedia, menghasilkan akses dokter keluarga hari yang sama untuk 80% pasien (vs 50% di Inggris) dan nol pasien menunggu operasi non-urgent lebih dari setahun (vs 20% di Inggris).

Penyebab penurunan ini bersifat multifaktorial. Populasi menua, tekanan biaya hidup, dan beban kesehatan mental yang melonjak menjadi tantangan bersama negara-negara maju. Namun, analisis Health Foundation terhadap data ONS menunjukkan proporsi dewasa Inggris yang menilai kesehatan mereka "baik" atau "sangat baik" anjlok dari 76% (akhir 2020) ke 71% (akhir 2025) — penurunan 5% — sementara Bulgaria dan Belanda justru melaporkan peningkatan. Kesenjangan ini menyarankan faktor sistemik spesifik Inggris, bukan hanya tekanan eksternal global. Daerah miskin terpapar paling parah, memperlebar ketidaksetaraan kesehatan yang sudah lama jadi luka terbuka bagi NHS.

Pemerintah melalui Department of Health and Social Care mengklaim menggeser fokus dari penyembuhan ke pencegahan, menunjuk penurunan daftar tunggu 340.000 sejak Juli 2024 dan peningkatan kepuasan pasien GP. Namun, kritikus menilai langkah ini terlalu incrememental. Model Belanda yang direkomendasikan Lyon memerlukan restrukturisasi fundamental: memisahkan fungsi pembiayaan dan penyediaan, memperkenalkan persaingan terkelola, dan memastikan portabilitas asuransi. Tantangannya, transisi semacam ini butuh konsensus politik masif dan risiko gangguan layanan saat transisi — hal yang membuat partai-partai besar enggan menyentuh "kuda sacral" politik Inggris ini.

Bagi Indonesia yang tengah memperluas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju cakupan universal, pelajaran Inggris ini krusial. Sistem single-payer seperti NHS menawarkan keadilan akses, namun tanpa mekanisme insentif kinerja, akuntabilitas penyedia, dan integrasi data yang kuat, sistem berisik menjebol anggaran sambil gagal memperbaiki outcome kesehatan. Pengalaman Inggris menunjukkan gratis bukan berarti efektif. Indonesia perlu mempelajari model hibrid Belanda atau Jerman yang menggabungkan universalitas cakupan dengan persaingan terkelola antar penyedia, serta sistem gatekeeping primer yang fungsional untuk mengelola biaya dan kualitas secara berkelanjutan.

Tren menurunnya harapan hidup sehat di tengah stagnasi harapan hidup total mengisyaratkan krisis "morbidity expansion" — masyarakat hidup lebih lama tapi dalam kondisi sakit. Ini menimbulkan beban ekonomi ganda: produktivitas turun, biaya perawatan naik, dan tekanan pada sistem pensiun serta perawatan lanjut. Untuk negara berkembang seperti Indonesia dengan transisi demografis cepat, mengabaikan sinyal ini berarti menyiapkan ledakan biaya kesehatan di masa depan. Investasi pada pencegahan primer, deteksi dini, dan manajemen penyakit kronis terintegrasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan fiskal.

Debat soal reformasi NHS kemungkinan besar akan memanas menjelang pemilu umum Inggris. Namun, apa pun model yang dipilih — apakah perbaikan internal, adopsi elemen model Bismarck (Belanda/Jerman), atau hibrid baru — konsensus para pakar konvergen pada satu hal: status quo tidak berkelanjutan. Kesehatan bukan hanya soal akses ke dokter saat sakit, tapi soal ekosistem yang memungkinkan warga hidup sehat sepanjang hayat mereka. Inggris, dan negara lain yang menatap modelnya, harus memutuskan apakah mereka mau membayar biaya reformasi sekarang, atau biaya kegagalan sistem nanti yang jauh lebih mahal.

Mengapa Ini Penting

Pelajaran dari keruntuhan harapan hidup sehat Inggris relevan bagi Indonesia yang mengembangkan JKN menuju cakupan universal. Model single-payer tanpa insentif kinerja dan gatekeeping primer yang kuat berisiko menciptakan sistem yang mahal tapi tidak efektif. Indonesia harus mempelajari model hibrid Belanda/Jerman yang menyeimbangkan universalitas akses dengan persaingan terkelola untuk menjamin keberlanjutan fiskal dan outcome kesehatan yang optimal di era transisi demografis cepat.

Sumber Asli
BBC News
Tanggal
12 Juli 2026
Waktu Baca
5 menit