Jumlah penduduk dunia yang menderita kelaparan menunjukkan tren penurunan selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertajuk 'State of Food Security and Nutrition in the World', sebanyak 645 juta orang tercatat mengalami kelaparan pada 2025. Angka ini berkurang 14 juta jiwa dibandingkan tahun 2024 dan turun 43 juta jiwa dari data tahun 2022.
Secara persentase, prevalensi kelaparan global kini berada di angka 7,8 persen, turun dari 8,1 persen pada tahun sebelumnya. Meskipun perbaikan bertahap ini menjadi sinyal positif pasca-lonjakan drastis saat pandemi COVID-19, tingkat kelaparan dunia saat ini faktanya masih berada di atas level tahun 2019. Ketimpangan akses pangan tetap menjadi tantangan besar yang dipicu oleh konflik berkepanjangan, volatilitas ekonomi, dan krisis iklim ekstrem.
Afrika hingga kini masih menjadi pusat krisis kelaparan dunia. Sebanyak 309 juta orang di benua tersebut mengalami kekurangan gizi, yang berarti satu dari lima penduduk Afrika terdampak. Kondisi ini kontras dengan kawasan Asia yang mencatat 292 juta orang kelaparan, atau sekitar 6 persen dari total populasinya. Sementara di Amerika Latin dan Karibia, jumlahnya mencapai 32 juta jiwa.
Kesenjangan akses pangan juga tercermin dari kemampuan masyarakat dalam menjangkau pola makan sehat. Meskipun jumlah orang yang tidak mampu membeli makanan bergizi turun menjadi 2,69 miliar pada 2025, biaya harian untuk diet sehat justru melonjak menjadi $4,28 per hari. Kenaikan harga ini membuat nutrisi yang layak menjadi barang mewah bagi sebagian besar penduduk di negara berkembang.
Situasi di Afrika semakin mengkhawatirkan karena beban pertumbuhan populasi yang tidak sebanding dengan ketersediaan pangan. Berbeda dengan Asia dan Amerika Latin yang menunjukkan kemajuan konsisten, angka kelaparan di Afrika tampak stagnan. Proyeksi PBB menunjukkan bahwa meskipun kelaparan diprediksi turun 20 persen pada 2030, lebih dari 500 juta orang diperkirakan masih akan hidup dalam kerawanan pangan, dengan mayoritas berada di Afrika.
Kondisi darurat kelaparan pada level katastropik juga masih menghantui wilayah konflik. Laporan Global Report on Food Crises 2026 mencatat sekitar 1,4 juta orang berada dalam fase kelaparan paling akut (fase 5 IPC/CH). Gaza menjadi wilayah dengan proporsi tertinggi, di mana 32 persen penduduknya menghadapi krisis pangan ekstrem akibat dampak perang dan restriksi bantuan kemanusiaan.
Bagi Indonesia, tren global ini menjadi pengingat penting akan urgensi ketahanan pangan nasional. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga pangan di tengah ketidakpastian iklim. Ketergantungan pada rantai pasok global membuat masyarakat rentan terhadap fluktuasi harga pangan dunia, terutama untuk komoditas impor seperti gandum dan kedelai.
Strategi diversifikasi pangan yang digalakkan pemerintah Indonesia menjadi langkah krusial untuk memitigasi risiko kelaparan. Membangun kemandirian pangan lokal tidak hanya berfungsi sebagai bantalan ekonomi saat terjadi guncangan global, tetapi juga memastikan akses terhadap gizi yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kutipan laporan PBB menekankan bahwa krisis geopolitik, seperti konflik di Timur Tengah, dapat menghambat kemajuan yang telah dicapai. Gangguan pada jalur distribusi pangan global akan langsung memukul negara-negara dengan tingkat ketergantungan impor tinggi. Hal ini menuntut adanya kerja sama internasional yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas pasar pangan.
Menatap masa depan, keberhasilan dunia dalam menekan angka kelaparan akan sangat bergantung pada adaptasi teknologi pertanian dan kebijakan ekonomi yang inklusif. Inovasi dalam pertanian presisi dan efisiensi logistik menjadi kunci untuk menekan biaya pangan agar lebih terjangkau oleh kelompok masyarakat rentan.
Secara keseluruhan, dunia masih memiliki jalan panjang untuk mencapai target 'Zero Hunger'. Perbaikan angka statistik yang ada saat ini hanyalah langkah awal. Tanpa intervensi kebijakan yang berfokus pada keadilan distribusi dan mitigasi dampak iklim, jutaan nyawa akan tetap terancam oleh ketidakmampuan mengakses kebutuhan dasar paling mendasar: makanan.
Upaya kolektif untuk menekan biaya diet sehat harus menjadi prioritas utama bagi pemimpin dunia. Dengan mengintegrasikan sistem pangan yang lebih tangguh, diharapkan ketergantungan pada bantuan darurat dapat diminimalisir dan kesejahteraan gizi global dapat meningkat secara berkelanjutan di masa mendatang.