Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Rabu (15/7) menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berkompromi dalam hal kehadiran warga negara Israel di wilayahnya. Setiap individu yang terdeteksi masuk dengan identitas Israel akan segera dideportasi, kata Anwar dalam konferensi pers di Putrajaya.
Kebijakan keras itu muncul setelah pihak berwenang menyelidiki dugaan masuknya sejumlah warga Israel ke Johor menggunakan paspor ganda. Investigasi difokuskan pada program “Network School” yang berlangsung di Forest City, tempat diduga peserta Israel bergabung dengan menggunakan dokumen kewarganegaraan negara lain.
Malaysia sejak lama tidak mengakui Israel sebagai negara berdaulat dan menutup pintu diplomatik serta konsuler. Keputusan Anwar memperkuat posisi lama tersebut dan menandakan nol toleransi terhadap upaya masuk terselubung.
Menteri Besar Johor Onn Hafiz Ghazi pada Selasa (14/7) meminta Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait menyelidiki operasional sekolah tersebut. Ia mengungkapkan kekhawatiran masyarakat setempat atas kehadiran asing yang tidak terdaftar.
Menteri Pendidikan Tinggi Zambry Abdul Kadir dijadwikan memberikan penjelasan rinci mengenai temuan penyelidikan. Anwar menegaskan bahwa semua lembaga sudah bergerak dan hasilnya akan diumumkan segera.
Bagi warga Indonesia yang sering bepergian ke Malaysia untuk bisnis, pendidikan, atau wisata, langkah ini menambah lapisan ketatnya pengawasan imigrasi. Meskipun Indonesia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, kebijakan Malaysia bisa mempengaruhi aliran orang dan pemeriksaan tambahan di pintu masuk.
Di Asia Tenggara, hanya Malaysia dan Brunei yang menutup hubungan penuh dengan Israel. Kebijakan deportasi massal ini jarang diterapkan secara terbuka, sehingga menarik perhatian diplomatik dan media internasional.
Analis melihat langkah Anwar sebagai sinyal keras kepada komunitas internasional bahwa Malaysia menegakkan prinsip non-pengakuan tanpa kompromi. Hal ini dapat memengaruhi negosiasi perdamaikan Timur Tengah dan posisi Malaysia di forum OIC.
“Kami tidak mengizinkannya. Jika ada, tentu saja ada tindakan yang harus diambil. Apabila ada warga negara Israel, mereka akan segera diusir karena kami tidak mengakui negara mereka,” ujar Anwar sebagaimana dilaporkan Bernama.
Pemerintah Malaysia diharapkan menerbitkan peraturan teknis yang mengatur prosedur identifikasi dan pengusiran, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak imigrasi di negara tetangga untuk mencegah masuknya kembali.
Jika kebijakan ini diterapkan konsisten, Malaysia bisa menjadi teladan bagi negara Muslim lain yang menentang normalisasi dengan Israel. Namun, tantangan praktis seperti verifikasi identitas ganda tetap menjadi ujian besar bagi aparat keamanan.
Perkembangan ini akan terus dipantau, mengingat dampaknya tidak hanya pada hubungan bilateral Malaysia-Israel, tetapi juga pada dinamika keamanan regional dan mobilitas warga ASEAN.