Pasukan keamanan elit Irak dilaporkan telah meluncurkan operasi penangkapan berskala besar di Zona Hijau dan beberapa lingkungan strategis di Baghdad pada Minggu dini hari. Operasi yang dilakukan oleh Layanan Kontra-Terorisme ini menargetkan sejumlah politisi, anggota parlemen, dan pejabat tinggi pemerintah yang diduga terlibat dalam jaringan korupsi sistemik yang telah lama mengakar di negara tersebut.
Menurut laporan dari Kantor Berita Irak (INA) yang mengutip sumber keamanan, penangkapan ini didasarkan pada pengakuan yang diberikan oleh Wakil Menteri Perminyakan, Adnan al-Jumaili. Al-Jumaili sendiri telah ditahan bulan lalu atas tuduhan korupsi. Pihak berwenang dikabarkan berhasil menyita uang tunai senilai sekitar 86 juta dolar AS yang diduga kuat berkaitan dengan kasus tindak pidana yang melibatkan pejabat tinggi tersebut.
Laporan dari Associated Press (AP) menyebutkan setidaknya tujuh orang telah diamankan dalam penggerebekan tersebut, termasuk lima orang anggota parlemen yang kekebalan hukumnya telah dicabut. Beberapa dari individu yang ditangkap diketahui memiliki afiliasi dengan blok politik mantan Perdana Menteri Mohammed Shia al-Sudani, yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan parlemen bulan November lalu namun gagal mempertahankan posisinya akibat kebuntuan politik.
Langkah tegas ini merupakan bagian dari komitmen Perdana Menteri baru Irak, Ali al-Zaidi, yang telah berjanji untuk melakukan reformasi besar-besaran guna memerangi korupsi dan salah urus pemerintahan yang telah menghambat pembangunan Irak selama beberapa dekade terakhir. Pemerintahan saat ini berada di bawah tekanan besar untuk menunjukkan hasil nyata dalam upaya pemberantasan praktik rasuah di jajaran birokrasi.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Irak maupun otoritas keamanan terkait daftar nama lengkap mereka yang ditangkap. Situasi di Baghdad tetap dalam pengawasan ketat seiring dengan berlanjutnya proses hukum terhadap para tersangka yang terjaring dalam operasi senyap yang dimulai pada dini hari tersebut.
Operasi ini menandai eskalasi signifikan dalam upaya pembersihan internal di tubuh pemerintahan Irak. Dengan menargetkan sosok-sosok yang memiliki pengaruh politik kuat, pemerintahan Perdana Menteri Ali al-Zaidi berusaha untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus mengirimkan pesan kuat bahwa tidak ada individu yang kebal terhadap hukum di tengah upaya stabilisasi negara yang sedang berlangsung.