Mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, secara mengejutkan menyatakan komitmennya untuk kembali ke negaranya pada tahun ini. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah wawancara eksklusif yang diterbitkan pada Minggu (28/6), memicu spekulasi baru terkait stabilitas politik di Bangladesh setelah serangkaian gejolak pasca-lengsernya kekuasaan Hasina yang telah berlangsung selama 15 tahun.
Hasina, yang kini berusia 78 tahun, dilaporkan melarikan diri ke India pada Agustus 2024. Keputusannya untuk meninggalkan Bangladesh diambil setelah gelombang protes besar-besaran yang dipimpin oleh mahasiswa berhasil mengakhiri kepemimpinannya yang dikenal otoriter. Sejak saat itu, ia memilih untuk tetap berada di pengasingan dan jarang muncul di hadapan publik, kecuali melalui pidato yang disiarkan secara terbatas di New Delhi pada awal Januari lalu.
Dalam wawancara dengan stasiun televisi India, NDTV, Hasina menegaskan bahwa ia tidak gentar dengan ancaman hukuman mati yang telah dijatuhkan kepadanya secara in absentia oleh pengadilan Dhaka pada November lalu. Ia menyatakan bahwa vonis tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang ilegal, inkonstitusional, dan bermotif politik untuk menjatuhkannya.
Lebih lanjut, Hasina membela rekam jejak kepemimpinannya dengan mengklaim bahwa ia telah memenangkan mandat rakyat sebanyak lima kali dalam pemilihan umum. Ia menuduh adanya konspirasi besar yang dirancang untuk menggulingkan pemerintahannya. Meski dihadapkan pada ancaman eksekusi, Hasina bersikukuh bahwa ia akan menembus segala rintangan untuk kembali ke tanah airnya demi menghadapi situasi yang ada.
Perlu diketahui bahwa pengadilan di Dhaka telah menjatuhkan hukuman gantung kepada Hasina atas tuduhan penghasutan, perintah pembunuhan, dan kelalaian dalam mencegah kekejaman selama masa jabatannya. Partai politiknya, Awami League, yang sebelumnya menjadi kekuatan dominan di Bangladesh, kini telah dilarang beroperasi oleh otoritas setempat.
Hubungan diplomatik antara India dan Bangladesh saat ini berada dalam posisi yang sensitif. Meskipun hubungan bilateral telah menunjukkan perbaikan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Tarique Rahman yang memenangkan pemilu Februari lalu, isu ekstradisi Hasina tetap menjadi duri dalam daging bagi kedua negara. Pemerintah Bangladesh secara konsisten menuntut agar India menyerahkan Hasina untuk diadili atas berbagai tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.