Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) secara tegas meminta pemerintah pusat untuk melibatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, menekankan bahwa pelibatan aktif pemda sangat krusial agar program strategis nasional ini dapat berjalan lebih tepat sasaran sekaligus memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat setempat.
Eri mengungkapkan bahwa selama ini pemerintah daerah sering kali tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ketidakjelasan ini mencakup titik lokasi pembangunan hingga proses rekrutmen tenaga kerja yang akan dipekerjakan di fasilitas tersebut. Menurutnya, minimnya koordinasi ini justru menciptakan kesenjangan informasi di tingkat daerah.
Lebih lanjut, Wali Kota Surabaya tersebut menyoroti potensi masalah sosial yang muncul akibat ketidakterlibatan pemda. Di sejumlah wilayah, tenaga kerja yang diserap oleh SPPG justru didominasi oleh pendatang, bukan warga lokal. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan program MBG sebagai sarana pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat di lingkungan sekitar.
Eri memberikan simulasi bahwa jika satu SPPG mampu menyerap 50 pekerja, maka pembangunan 100 unit SPPG akan menciptakan 5.000 lapangan kerja baru. Jika posisi tersebut diisi oleh warga luar daerah, maka akan muncul kecemburuan sosial dan pertanyaan dari masyarakat setempat mengenai efektivitas program dalam meningkatkan taraf hidup warga sekitar.
Selain aspek ekonomi, APEKSI juga menekankan pentingnya peran pemda dalam pengawasan standar kesehatan dan keamanan pangan. Pemerintah kota memiliki perangkat teknis dan sumber daya yang mumpuni untuk memastikan higienitas dapur SPPG. Dengan pengawasan daerah, risiko terjadinya kasus keracunan atau penurunan kualitas nutrisi makanan bagi anak-anak dapat diminimalisir secara signifikan.
Terakhir, Eri menambahkan bahwa keterlibatan pemda sejak tahap perencanaan akan memastikan akurasi data penerima manfaat. Pemerintah daerah yang memahami kondisi geografis dan demografis wilayahnya dianggap paling mampu memetakan sekolah-sekolah mana yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi tersebut agar program MBG berjalan efektif dan efisien.