Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengonfirmasi keikutsertaannya dalam operasi militer bersama Amerika Serikat yang men sasarkan sejumlah lokasi logistik dan persenjataan milisi yang didanai Iran di wilayah timur Irak. Serangan itu dilancarkan pada Selasa (28/7) sebagai tanggapan langsung atas gelombang ofensif Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang mengarahkan lebih dari 30 serangan roket dan drone ke posisi mitra AS dan fasilitas vital Saudi sejak akhir pekan lalu.
Ini merupakan kali pertama Kerajaan Saudi secara terbuka mengakui bertanggung jawab atas aksi militer di wilayah Irak sejak konflik AS-Iran memasuki gelombang kedua pertengahan Juli lalu. Selama ini, Riyadh berusaha menahan diri meskipun pangkalan AS di wilayahnya berulang kali menjadi sasaran balasan Iran. Perubahan sikap ini menandai geseran strategis dalam kalkulasi keamanan Saudi yang selama ini mengutamakan deeskalasi.
Latar belakang eskalasi ini bermula dari keputusan AS memulihkan operasi tempur terhadap Iran sejak pertengahan Juli, mengabaikan gencatan senjata dan Memorandum of Understanding (MoU) yang sebelumnya disepakati untuk menghentikan pertempuran. Washington menuduh Teheran melanggar komitmen dengan mempercepat program nuklir dan memperluas jaringan proksi di Irak, Suriah, dan Yaman. IRGC kemudian mengaktifkan jaringan milisi syiah di Irak — seperti Kataib Hezbollah dan Harakat al-Nujaba — untuk menyerang kepentingan AS dan sekutunya.
Dalam 72 jam sebelum serangan gabungan, sensor pertahanan udara Saudi merekam puluhan peluncuran drone dan roket dari wilayah Irak timur yang mengarah ke fasilitas pemrosesan minyak di Abqaiq dan Khurais. Sistem Patriot dan THAAD berhasil menembak jatuh sebagian besar ancaman, namun sejumlah warhead tembus dan menimbulkan kerusakan ringan pada infrastruktur pipa. Insiden ini memaksa Saudi untuk keluar dari zona netral yang dipertahankan selama berminggu-minggu.
Pernyataan CENTCOM menyebut serangan gabungan itu men sasarkan "lokasi logistik dan senjata teroris" tersebar di provinsi Diyala, Salahuddin, dan Wasit — wilayah yang dikenal sebagai koridor persenjatan IRGC menuju Suriah dan Lebanon. Pesawat tempur F-15E Strike Eagle AS dan Eurofighter Typhoon Saudi meluncurkan rudal presisi Joint Direct Attack Munition (JDAM) dan Storm Shadow terhadap gudang roket, bengkel perakitan drone, dan pos komando milisi. Evaluasi pasca-serangan awal menunjukkan 12 titik sasaran hancur total.
Bagi Indonesia, eskalasi ini membawa implikasi ganda. Pertama, ketidakstabilan wilayah produsen minyak utama berpotensi mengganggu pasokan energi global. Indonesia mengimpor sekitar 40 persen kebutuhan minyak mentah dari Timur Tengah, dan kenaikan harga crude oil di atas USD 85 per barel — seperti yang terjadi pasca-serangan — akan memperbesar beban subsi BBM dan defisit neraca perdagangan. Kedua, ratusan ribu TKI di Arab Saudi, Irak, dan negara-negara Teluk berisiko terpapar dampak sekunder berupa pembatasan mobilitas, phk massal, atau bahkan evakuasi darurat jika konflik melebar.
Di sisi geopolitik, keikutsertaan Saudi mengubah dinamika koalisi anti-Iran di wilayah. Selama ini, Riyadh memilih diplomasi back-channel dengan Teheran melalui mediasi China dan Oman, serta menolak permintaan AS untuk basis tempur permanen. Kini, dengan turun tangan militer, Saudi mengirim sinyal keras bahwa keamanan fasilitas energi dan kedaulatan wilayah menjadi garis merah yang tidak bisa dikompromikan. Analis Institut Studi Strategis Internasional (ISI) Jakarta, Dewi Fortuna Anwar, menilai langkah ini "mengurangi ruang manuver diplomatik Indonesia yang selama ini berusaha menjaga netralitas aktif di forum OIC dan Non-Blok".
Pejabat senior Pentagons yang tidak mau disebut namanya mengungkapkan kepada CNN bahwa serangan gabungan dirancang sebagai "pesan terbatas dan proporsional" — tidak men sasarkan personel IRGC langsung di Iran, maupun infrastruktur nuklir. Tujuannya memaksa Teheran mengendalikan proksi-proksinya tanpa memicu perang total. Namun, sejarah menunjukkan balasan Iran cenderung asimetris: serangan siber ke sistem keuangan Saudi, sabotase tanker di Selat Hormuz, atau aktivasi Houthi di Yaman menembak kapal dagang.
Menteri Luar Negeri Saudi, Faisal bin Farhan, dalam sidang pers darurat di Riyadh, menegaskan: "Kami tidak mencari perang, tetapi tidak akan diam saat kedaulatan dan aset strategis kita diserang tanpa provokasi." Ia menambah bahwa Kingdom tetap terbuka untuk diplomasi jika Iran menghentikan dukungan militer ke milisi non-negara. Sementara itu, Pemerintah Irak melalui Perdana Menteri Mohammed Shia al-Sudani mengeluarkan protes keras, menyebut pelanggaran kedaulatan dan meminta Penasehatan Keamanan PBB menggelar sidang darurat.
Ke depan, tiga skenario paling mungkin. Pertama, Iran memerintahkan proksi menghentikan sementara serangan — menciptakan jeda diplomatik untuk negosiasi nuklir baru. Kedua, IRGC memperluas serangan asimetris ke target baru — kapal tanker, kabel bawah laut, atau infrastruktur digital — memaksa AS-Saudi memperluas cakupan operasi. Ketiga, kesalahan kalkulasi di medan (misalnya menembak jatuh pesawat tempur lawan) memicu perang terbuka yang menarik Israel, Turki, dan negara-negara Teluk ke dalam vortex konflik luas.
Bagi Jakarta, langkah mitigasi seharusnya sudah berjalan: Koordinasi dengan Pertamina dan SKK Migas untuk mengamankan cadangan minyak 20 hari ke depan, penyiapan rencana kontingensi evakuasi TKI melalui KBRI Riyadh dan KBRI Baghdad, serta penguatan diplomasi multilateral di forum ASEAN-GCC dan OIC untuk mendorong deeskalasi. Ketidakpastian di Timur Tengah bukan lagi berita jauh — itu adalah variabel makro yang menentukan biaya hidup rakyat Indonesia di depan mata.