Presiden Prabowo Subianto baru saja menuntaskan lawatannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang berlangsung di New Delhi, India, pada 12 hingga 13 September lalu. Kehadiran Indonesia dalam forum ini menjadi sinyal kuat mengenai posisi tawar Jakarta di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri kini mulai membedah hasil-hasil strategis dari pertemuan tersebut, yang mencakup berbagai isu krusial mulai dari penguatan multilateralisme hingga pengelolaan mineral kritis.
Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Kebijakan Isu Multilateral, Tri Tharyat, menjelaskan bahwa partisipasi Indonesia merupakan bagian dari rangkaian 350 kegiatan di bawah presidensi India. Dalam forum tersebut, BRICS menjalankan pilar kerja sama yang meliputi bidang politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, serta sosial budaya. Namun, perjalanan menuju konsensus tidaklah mudah, mengingat terdapat empat pertemuan tingkat menteri yang gagal mencapai kesepakatan akhir.
Ketegangan internal sempat mewarnai jalannya KTT, terutama akibat perselisihan antara Iran dan Uni Emirat Arab. Dinamika ini memberikan tantangan tersendiri bagi para delegasi untuk tetap menjaga fokus pada agenda utama. Proses negosiasi deklarasi pemimpin BRICS bahkan harus melalui sepuluh putaran diskusi yang alot. Situasi ini menunjukkan bahwa menyatukan kepentingan negara-negara besar dengan agenda domestik yang berbeda memerlukan diplomasi tingkat tinggi.
Pengalaman Indonesia saat memegang presidensi G20 pada 2022 menjadi modal berharga dalam menghadapi situasi ini. Kala itu, Indonesia berhasil merumuskan Deklarasi Bali di tengah konflik Rusia-Ukraina yang memanas. Kemampuan Indonesia dalam menjembatani perbedaan pandangan antarnegara kini kembali diuji. Pemerintah menegaskan bahwa perbedaan pendapat dalam keluarga besar BRICS adalah hal wajar, namun tidak boleh menghalangi tercapainya konsensus yang lebih luas untuk kepentingan bersama.
Dalam deklarasi akhir yang terdiri dari 140 paragraf, terdapat poin-poin mendalam yang akan menjadi acuan bagi setiap negara anggota. Dokumen ini dinilai sangat komprehensif, mencakup berbagai aspek kerja sama yang nantinya akan ditindaklanjuti di tingkat nasional. Kementerian Luar Negeri RI memastikan telah menyiapkan mekanisme koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait agar hasil KTT ini tidak sekadar menjadi dokumen formal, melainkan memberikan dampak nyata bagi perekonomian domestik.
Presiden Prabowo secara tegas menekankan peran BRICS sebagai kekuatan Global South. Indonesia mendorong agar blok ini mampu menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang, terutama dalam upaya transformasi lembaga keuangan internasional. Tata kelola global saat ini dinilai perlu menyesuaikan diri dengan realitas baru, di mana aktor-aktor ekonomi dari negara berkembang memiliki pengaruh yang semakin signifikan.
Isu ketahanan pangan dan energi menjadi fokus utama yang dibawa oleh Indonesia ke meja perundingan. Selain itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya pendidikan serta penguatan posisi negara kepulauan. Pemanfaatan mineral kritis dan sumber daya tropis yang berkelanjutan menjadi tawaran Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Langkah ini sejalan dengan ambisi Indonesia untuk melakukan hilirisasi industri secara lebih luas dan berkelanjutan.
Keterlibatan aktif dalam KTT BRICS mencerminkan kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia yang lebih pragmatis. Dengan bergabung dalam diskusi strategis ini, Indonesia memperluas jangkauannya di luar kemitraan tradisional. Hal ini memberikan akses lebih luas bagi Indonesia untuk mengamankan rantai pasok energi dan teknologi, sekaligus memposisikan diri sebagai jembatan antara blok-blok ekonomi yang ada.
Bagi sektor industri dalam negeri, hasil KTT ini memberikan ruang untuk kolaborasi yang lebih erat di bidang teknologi komunikasi dan perdagangan. Pemerintah kini memiliki dasar hukum dan politik yang kuat untuk menjalin kerja sama bilateral dengan negara-negara anggota BRICS yang memiliki keunggulan di sektor energi terbarukan. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat transisi energi yang saat ini tengah didorong di tanah air.
Ke depan, langkah Indonesia akan difokuskan pada implementasi poin-poin dalam deklarasi 140 paragraf tersebut. Tantangan utamanya terletak pada eksekusi di tingkat kementerian agar kesepakatan internasional ini mampu diterjemahkan menjadi kebijakan domestik yang menguntungkan rakyat. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dinamika internal BRICS agar posisi Indonesia tetap strategis dan tidak terjebak dalam persaingan antarnegara anggota.
Secara keseluruhan, kehadiran Prabowo di India menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton dalam arsitektur ekonomi global. Dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan keadilan bagi negara berkembang, Indonesia berupaya menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif. Langkah selanjutnya akan sangat bergantung pada seberapa efektif diplomasi ekonomi Indonesia mampu menarik investasi dan alih teknologi dari negara-negara anggota BRICS di masa depan.