Angkatan Laut AS melalui Komando Pusat (CENTCOM) mengaktifkan blokade penuh terhadap kapal-kapal yang berlayar menuju dan keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran pada Selasa pukul 20.00 GMT. Langkah ini diambil sehari setelah gelombang serangan pertamanya yang menargetkan Bushehr dan Bandar Abbas pada malam Senin. Blokade tersebut secara efektif melumpuhkan ekspor minyak dan kegiatan maritim komersial Iran, tekanan ekonomi yang paling keras sejak MoU perdamaian interim ditandatangani 17 Juni lalu.
Serangan terbaru menargetkan infrastruktur yang digunakan Iran untuk mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz, termasuk wilayah dekat Sirik, Bandar Abbas, Abadan, Mahshahr, Pulau Qeshm, dan Pulau Kish. Abadan sendiri merupakan lokasi rafineri tertua di Timur Tengah, sehingga kerusakan di sana berpotensi melumpuhkan kapasitas penyulingan minyak mentah Iran secara signifikan. CENTCOM menegaskan tujuan operasionalnya adalah "mendegradasi kemampuan Iran menyerang pelayaran komersial", namun Tehran menilai ini sebagai pelanggaran kedaulatan.
Latar belakang eskalasi ini bermula dari keputusan Iran menembak dua supertanker di perairan Oman di Selat Hormuz pada Selasa, menewaskan satu awak kapal menurut laporan Uni Emirat Arab. Korpus Revolusioner Islam (IRGC) mengakui serangan tersebut, mengklaim kedua kapal mengabaikan peringatan berulang dan menggunakan rute yang dianggap ilegal. Sejak itu, Iran melancarkan serangan balas ke Kuwait, Bahrain, dan Yordania — negara-negara yang menampung basis militer AS. Bahrain yang menjadi markas Angkatan Laut Ke-5 AS melaporkan berhasil menggempur serangan udara, sedangkan Kuwait mengaktifkan sirena perang dan menembak target udara "musuh".
Sisi diplomatik pun ikut terbakar. Qatar mengecam serangan terhadap tanker, Oman menyerukan penghormatan hukum internasional atas navigasi di selat strategis itu, dan Organisasi Maritim Internasional (IMO) mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas tewasnya dua pelaut. IMO menegaskan "siklus eskalasi harus berakhir" — pernyataan yang mencerminkan ketidakmampuan komunitas internasional menghentikan spiral kekerasan. Di sisi lain, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menuding AS menghancurkan MoU dan melanggar seluruh kewajiban di bawahnya, menyatakan Iran tidak lagi terikat komitmen apapun termasuk soal Selat Hormuz.
Kebijakan Trump tampak berputar-balik dalam hitungan jam. Pada Senin, ia mengumumkan pungutan 20 persen bagi kapal yang lewat Selat Hormuz — dikenakan sebagai "biaya reimburse" keamanan AS. Namun pada Selasa malam, Trump membatalkan kebijakan itu lewat Truth Social, menggantikannya dengan janji kesepakatan perdagangan dan investasi dengan negara-negara Teluk. Perubahan mendadak ini menimbulkan pertanyaan apakah ada tekanan dari sekutu Teluk yang khawatir pungutan itu justru merusak aliran minyak global dan mencederai ekonomi mereka sendiri.
Dampak bagi Indonesia nyata dan langsung. Sebagai negara impor neto minyak dan gas, Indonesia rentan terhadap kejanggalan harga energi global. Selat Hormuz adalah arteri utama di mana sekitar 20 persen konsumsi minyak dunia dilewati setiap harinya. Setiap gangguan aliran — baik blokade, serangan tanker, maupun ketidakpastian premi asuransi war risk — akan mendorong harga minyak mentah naik, yang berujung pada tekanan subsidi BBM, inflasi impor, dan melemahnya rupiah. Kementerian ESDM dan Pertamina harus siap dengan skenario darurat pengamanan pasokan serta diversifikasi rute impor.
Industri pelayaran nasional juga merasakan getaran. Kapal-kapal berbendera Indonesia atau yang dioperasikan perusahaan nasional yang melintas Selat Hormuz menghadapi risiko premi asuransi melonjak hingga ratusan persen. Beberapa pelaut Indonesia pernah jadi korban kebakaran tanker di selat ini pada 2019-2021. Kementerian Perhubungan dan Kemenlu perlu mengeluarkan advisory navigasi dan memastikan perlindungan konsuler bagi warga negara Indonesia yang bekerja di armada internasional di wilayah tersebut.
Ahli geopolitik Alex Vatanka dari Middle East Institute menilai strategi Trump "berjudi" dengan menekan Iran agar kembali ke meja negosiasi. Namun Iran secara konsisten menjawab tekanan dengan retaliasi, bukan konsesi. Pola ini terlihat jelas: setiap serangan AS diikuti serangan Iran ke aset Teluk atau basis AS. Jika siklus ini berlanjut, risiko perang skala penuh — yang Trump sendiri ingin hindari — justru makin nyata. Kunci deeskalasi ada pada apakah negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, UAE, dan Qatar mampu memaksa kedua belah pihak berhenti, atau setidaknya membatasi ruang gerak militernya.
Jangka pendek, pasar energi akan tetap volatil. Harga Brent sudah menguat sejak pekan lalu, dan premi risiko geopolitik akan tetap tertanam dalam harga hingga ada kejelasan apakah blokade AS bisa ditegakkan lama tanpa memicu penutupan total Selat Hormuz oleh Iran. Jangka menengah, pertanyaan besar adalah apakah MoU 17 Juni benar-benar mati, atau masih bisa dihidupkan lewat diplomasi backchannel Oman dan Qatar yang selama ini jadi mediator. Bagi Indonesia, pelajaran strategisnya jelas: keamanan energi tidak bisa bergantung pada stabilitas satu selat sempit di Timur Tengah. Percepatan transisi energi, pengembangan cadangan strategis nasional, dan diversifikasi sumber impor bukan lagi pilihan — tapi keharusan.