Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyerukan negara-negara anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk segera mencabut keanggotaan mereka dari badan peradilan tersebut. Seruan keras ini disampaikan Trump dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (22/9), di mana ia melabeli ICC sebagai lembaga yang berada di luar kendali.
Dalam pidato tersebut, Trump menegaskan posisi Washington yang tidak akan pernah memberikan izin bagi warga negara Amerika Serikat untuk diselidiki maupun diadili oleh ICC. Ia menilai pengadilan tersebut sebagai institusi anti-Amerika yang tidak memiliki yurisdiksi sah atas warganya. Sikap tegas ini menjadi sinyal bahwa pemerintahan AS akan terus melakukan tekanan diplomatik terhadap pengadilan yang bermarkas di Den Haag tersebut.
Ketegangan antara AS dan ICC sebenarnya telah berlangsung lama, berakar dari investigasi ICC terhadap tindakan militer AS di Afghanistan. Ketidakpuasan Trump memuncak ketika ICC mulai membidik pejabat tinggi Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang diterbitkan surat perintah penangkapannya pada November 2024. Baik AS maupun Israel sendiri bukanlah negara penandatangan Statuta Roma, sehingga mereka menolak tunduk pada yurisdiksi pengadilan tersebut.
Langkah Trump tidak berhenti pada retorika pidato saja. Pemerintahan AS kini tengah merancang sanksi ekonomi yang menyasar ICC sebagai sebuah institusi. Sanksi ini dinilai sangat agresif karena melarang seluruh transaksi antara AS dengan lembaga tersebut. Dampaknya, perusahaan atau warga negara AS dilarang memberikan pendanaan, barang, maupun jasa kepada ICC tanpa izin khusus dari Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Kementerian Keuangan AS.
Secara teknis, sanksi ini akan melumpuhkan operasional harian ICC. Ketergantungan ICC pada layanan teknologi, asuransi, hingga sistem perbankan global yang terafiliasi dengan AS akan terhambat. Bahkan, pembayaran gaji bagi puluhan staf ICC yang berkewarganegaraan AS terancam terhenti. Hal ini mencerminkan taktik 'soft power' Amerika yang menggunakan dominasi sistem keuangan global untuk menekan institusi internasional yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan nasional mereka.
Bagi Indonesia, manuver Trump ini memberikan pelajaran penting mengenai kedaulatan hukum dan posisi negara di forum internasional. Meskipun Indonesia bukan anggota Statuta Roma, posisi hukum Indonesia sering kali bersinggungan dengan norma-norma internasional. Ketegangan ini menunjukkan bagaimana institusi global bisa menjadi arena pertarungan kepentingan geopolitik yang sangat keras, di mana negara adidaya tidak segan menggunakan kekuatan finansial untuk membela sekutunya.
Dominasi Amerika dalam sistem keuangan global memang menjadi instrumen utama dalam sanksi ini. Bagi pengamat hukum internasional di Indonesia, langkah AS ini berisiko melemahkan legitimasi penegakan hukum global terhadap kejahatan kemanusiaan. Jika sebuah lembaga internasional yang dibentuk untuk mengadili genosida dan kejahatan perang bisa dilumpuhkan dengan sanksi ekonomi, maka tatanan hukum dunia berada dalam posisi yang rentan.
ICC sendiri didirikan pada tahun 2002 dengan mandat spesifik untuk mengadili kejahatan perang dan kemanusiaan ketika negara anggota tidak mampu atau tidak mau melakukan proses hukum sendiri. Trump menolak prinsip ini, dengan argumen bahwa kedaulatan negara harus berada di atas pengadilan internasional. Perdebatan ini membelah komunitas internasional antara mereka yang mendukung akuntabilitas global dan mereka yang memprioritaskan kedaulatan nasional.
"Amerika Serikat tidak akan membiarkan kelompok orang jahat atau pengadilan yang tidak memiliki yurisdiksi mengadili warga kami," tegas Trump dalam pidatonya. Pernyataan ini menegaskan bahwa bagi AS, kepentingan nasional tetap menjadi prioritas mutlak di atas norma hukum internasional yang disepakati oleh banyak negara lain. Hal ini secara langsung menantang semangat multilateralisme yang selama ini dijunjung oleh PBB.
Ke depan, langkah ini diprediksi akan memicu perdebatan panjang di Majelis Umum PBB. Jika negara-negara lain mengikuti seruan Trump, maka ICC terancam kehilangan relevansinya secara global. Sebaliknya, jika negara-negara anggota tetap bertahan, maka akan terjadi eskalasi ketegangan antara Washington dengan badan-badan internasional lainnya. Tren ini menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak menuju polarisasi yang lebih tajam dalam hal penegakan hukum internasional.
Secara teknis, operasional ICC akan menghadapi tantangan logistik yang sangat berat. Kebutuhan akan penyelidik internasional, dukungan teknologi informasi, dan kelancaran transaksi keuangan menjadi tulang punggung kerja mereka. Tanpa dukungan dari sistem perbankan AS, ICC harus mencari alternatif pendanaan atau sistem transaksi baru yang bebas dari jangkauan sanksi AS. Ini adalah tantangan besar bagi keberlangsungan organisasi tersebut di masa depan.