Amerika Serikat kembali menegaskan posisinya terkait pentingnya seluruh negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk memenuhi tanggung jawab pertahanan mereka. Washington menekankan bahwa beban keamanan aliansi harus dipikul secara adil oleh setiap negara anggota guna menjaga stabilitas kawasan yang kini menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks.
Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Matthew Whitaker, dalam sebuah artikel opini yang dimuat di Fox News, menyatakan bahwa AS tidak akan berhenti mendorong sekutu untuk menghormati komitmennya. Menurut Whitaker, ketimpangan kontribusi di antara negara anggota dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi melemahkan pilar pertahanan kolektif secara keseluruhan.
Di tengah eskalasi ancaman modern, aliansi ini menghadapi tantangan yang lebih beragam dibandingkan era sebelumnya. Whitaker menyoroti bahwa ancaman seperti penggunaan pesawat nirawak (drone), serangan hibrida yang sulit dideteksi, serta penyebaran rudal hipersonik menuntut setiap negara anggota untuk memiliki kapabilitas pertahanan yang mumpuni dan terintegrasi dengan baik.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya telah berulang kali melontarkan kritik pedas terhadap negara-negara Eropa yang dianggap kurang memberikan kontribusi finansial yang memadai. Sebagai respons atas desakan tersebut, Trump secara spesifik menuntut agar negara sekutu meningkatkan anggaran pertahanan mereka hingga mencapai ambang batas 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sebagai langkah konkret, para pemimpin NATO dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Den Haag tahun lalu telah menyepakati target ambisius untuk menaikkan anggaran pertahanan menjadi 5 persen paling lambat pada tahun 2035. Komposisi anggaran tersebut mencakup 3,5 persen untuk belanja pertahanan langsung dan 1,5 persen yang dialokasikan khusus untuk investasi keamanan strategis.
Perhatian dunia kini tertuju pada KTT NATO mendatang yang akan diselenggarakan di Ankara, Turki, pada 7-8 Juli 2026. Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum bagi para pemimpin negara anggota untuk mengevaluasi progres pemenuhan komitmen anggaran pertahanan sekaligus memantapkan strategi kolektif dalam merespons dinamika ancaman keamanan global yang terus berkembang.