Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth membuka buku catatan biaya perang di hadapan Komite Anggaran Senat pada Selasa (21/7), mengungkapkan angka yang mengejutkan banyak pihak. Selama lima bulan terakhir, Washington telah mengeluarkan US$37,5 miliar atau setara Rp671 triliun untuk mendanai operasi militer melawan Iran. Angka itu belum termasuk permintaan tambahan sebesar US$67 miliar (Rp1.199 triliun) yang diajukan kementeriannya untuk melanjutkan operasi yang justru kembali berlanjut sepuluh hari terakhir.
Kebocoran anggaran ini terjadi di tengah kehangatan diplomatik yang justru menjanjikan kedamaian. Kedua negara sempat menyepakati gencatan senjata dan menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengakhiri konflik. Namun realita di lapangan menunjukkan arah yang berlawanan. Hegseth mengakui gencatan senjata itu runtuh setelah Iran menyerang kembali pelayaran komersial, memaksa AS melanjutkan operasi militer.
Klaim Hegseth soal kelemahan militer Iran menjadi sorotan terpisah. Menurutnya, Iran kini berada pada "titik terlemah secara militer dalam satu dekade terakhir", bahkan mungkin terlemah dalam 47 tahun terakhir. Ia berani menyatakan ribuan rudal balistik Iran telah dihancurkan. Namun pernyataan ini justru memicu pertanyaan logis dari sejumlah senator: jika lawan sudah dilumpuhkan, mengapa masih membutuhkan dana tambahan sebesar US$67 miliar?
Soal kendali Selat Hormuz, Hegseth mengklaim AS berhasil memindahkan 200 hingga 500 juta barel minyak "tepat di bawah hidung Iran" secara diam-diam. Ia menegaskan kendali lalu lintas di selat strategis itu telah berlangsung cukup lama. Penjelasan ini diberikan saat didesak soal bagaimana Iran tetap mampu memblokade selat tersebut meski kemampuan militernya diklaim sudah hancur.
Oposisi Partai Demokrat terhadap permintaan anggaran tambahan ini keras. Senator Jon Ossoff menuduh pemerintahan Trump menjalankan "perang yang dipilih" (war of choice), bukan "perang keharusan" (war of necessity). Beberapa senator Demokrat menyoroti ketidakkonsistenan narasi Hegseth, sementara yang lain mengarahkan perhatian ke kebutuhan domestik yang terabaikan: layanan penitipan anak, kesehatan, dan bantuan biaya energi bagi rumah tangga.
Ketidakpuasan publik terhadap perang ini semakin terasa. Survei-survei terbaru menunjukkan dukungan untuk perpanjangan operasi militer di Timur Tengah sangat terbatas. Ironisnya, kekecewaan datang juga dari basis pendukung Trump sendiri. Selama kampanye, banyak pemilih memberikan suara karena percaya Trump akan mengakhiri perang-perang luar negeri, justru kebijakannya kini memperpanjang konflik.
Dampak geopolitik perang ini melampaui batas Timur Tengah. Ketidakstabilan Selat Hormuz — di mana 20% pasokan minyak dunia lewat — menciptakan ketidakpastian harga energi global. Bagi Indonesia sebagai negara impor neto minyak dan gas, fluktuasi harga ini berdampak langsung pada inflasi, anggaran subsidi energi, dan daya beli masyarakat. Setiap kenaikan US$1 per barel minyak mentah bisa menambah beban subsidi BBM puluhan triliun rupiah.
Di sisi keamanan, eskalasi ini memaksa Indonesia meninjau kembali posisi netralitas aktifnya. Sebagai anggota Gerakan Non-Blok dan ketua ASEAN 2023, Indonesia memiliki kepentingan strategis menjaga kebebasan navigasi di Selat Malaka dan Laut Natuna yang juga rentan terhadap gejolak geopolitik global. Perang Iran-AS menjadi pengingat bahwa konflik jarak jauh bisa menciptakan efek domino ke kawasan Asia Tenggara.
Analis militer mengingatkan bahwa klaim "menghancurkan ribuan rudal" butuh verifikasi independen. Pengalaman perang Teluk 1991 dan Irak 2003 menunjukkan angka kerusakan senjata lawan sering dibesar-besarkan untuk membenarkan anggaran. Jika Iran memang masih mampu menyerang tanker komersial setelah kehilangan ribuan rudal, artinya kapabilitas asymetrik mereka — drone, rudal anti-kapal, proxy militia — tetap berfungsi.
Langkah selanjutnya ada di tangan Senat. Komite Anggaran harus memutuskan apakah menyetujui US$67 miliar tambahan, menolak, atau menyetujui dengan syarat ketat. Sejarah mencatat Kongres AS jarang menolak permintaan anggaran perang saat operasi sudah berjalan. Namun tekanan politik tahun pemilu legislatif 2026 bisa mengubah dinamika ini. Sejumlah senator rentan secara elektoral sudah mulai mendengarkan keluh warga soal prioritas anggaran.
Bagi Indonesia, pelajaran utamanya jelas: ketergantungan impor energi tetap menjadi achilles heel ekonomi nasional. Percepatan transisi energi, pengembangan EBT, dan diversifikasi suplai minyak bukan lagi isu lingkungan semata, tapi keamanan nasional. Perang Iran-AS yang membakar triliunan rupiah di belahan dunia lain, pada akhirnya tagihannya akan terasa di SPBU dan PLN di Tanah Air.