Militer Amerika Serikat (AS) secara resmi mengonfirmasi pelaksanaan gelombang serangan ketiga terhadap target militer Iran pada Sabtu (11/7) waktu setempat, menandai eskalasi signifikan dalam konfrontasi yang sudah berlangsung beberapa pekan di wilayah Selat Hormuz. Serangan ini dilaksanakan atas perintah langsung Presiden Donald Trump selaku Panglima Tertinggi, disampaikan melalui platform media sosial X, sebagai respons terhadap penyerangan kapal niaga M/V GFS Galaxy oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran.
Menurut pernyataan Komando Pusat AS (CENTCOM), operasi militer dimulai pukul 19.15 waktu setempat (18.15 WIB) dengan tujuan melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam keamanan pelayaran sipil dan kapal niaga yang melintas di selat strategis tersebut. Insiden pemicu terjadi ketika IRGC menembakkan rudal ke arah kapal kargo yang sedang melintasi Selat Hormuz, menyebabkan kebakaran parah di ruang mesin, kerusakan berat, dan satu awak kapal dilaporkan hilang. Kapal tersebut ternyata sedang melintasi jalur selatan yang sebelumnya diusulkan Oman untuk dibuka kembali sebagai bagian dari upaya deeskalasi.
Konteks di balik serangan ini melibatkan serangkaian upaya diplomatik yang gagal mencapai titik temu. Hanya sehari sebelumnya, pemerintahan Trump meminta Iran memberikan jaminan publik mengenai keamanan pelayaran di Selat Hormuz sebagai prasyarat penghentian siklus konflik. Perundingan trilatera di Muscat, Oman, yang melibatkan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi, dan pejabat Qatar, justru berakhir tanpa hasil setelah delegasi Iran menolak menyetujui usulan pembukaan kembali dua jalur pelayaran, termasuk akses penuh ke jalur selatan melalui perairan Oman.
Respons Iran terhadap tekanan diplomatik justru mengescalate situasi. IRGC mengumumkan penutupan total Selat Hormuz "hingga pemberitahuan lebih lanjut dan hingga intervensi Amerika di kawasan ini berakhir," serta mengklaim telah melakukan "tembakan peringatan" terhadap kapal yang tidak mengubah haluan. Kebijakan tutup selat ini secara langsung mengancam aliran minyak global, mengingat sekitar 20-30% pasokan minyak dunia melewati selat sempit ini setiap hari.
Analis keamanan internasional menilai bahwa serangan ke-3 ini mencerminkan pergeseran strategi AS dari deterrence (pencegahan) menjadi degradasi kapasitas (pengurangan kemampuan) militer Iran secara sistematis. CENTCOM menegaskan bahwa Iran "kembali gagal memenuhi" nota kesepahaman yang telah disepakati, sehingga Washington memilih mengenakan "konsekuensi berat" dengan terus melemahkan infrastruktur yang memungkinkan Iran menyerang kapal niaga. Pola ini menunjukkan siklus action-reaction yang sulit dipecahkan tanpa komitmen politik kuat dari kedua belah pihak.
Dampak ekonomi dari eskalasi ini sudah terasa di pasar global. Harga minyak mentah Brent naik signifikan dalam perdagangan mingguan, sementara premi asuransi pelayaran (war risk premium) untuk kapal yang melintas Selat Hormuz melonjak hingga 300-500%. Negara-negara importir minyak Asia, termasuk Indonesia, Jepang, Korea Selatan, dan China, menjadi paling rentan terhadap gangguan pasokan jangka panjang. Bank Indonesia dan Kementerian ESDM telah mengaktifkan protokol mitigasi risiko pasokan energi, termasuk diversifikasi sumber impor dan pengoptimalan cadangan strategis.
Secara geopolitik, konflik ini menguji ketahanan arsitektur keamanan regional. Oman dan Qatar berperan sebagai mediator kredibel, namun kemampuan mereka terbatas oleh dinamisasi internal Iran di mana fraksi keras (hardliners) di IRGC tampak mendominasikan kebijakan luar negeri dibandingkan faksi pragmatis. Sementara itu, sekutunya AS di Teluk—Arab Saudi, UEA, dan Bahrain—mengamati perkembangan dengan kecemasan, mengingat mereka menjadi target potensial balasan asimetris Iran melalui proksi seperti Houthi di Yaman atau milisi di Irak.
Masa depan konflik ini bergantung pada tiga variabel kunci: kemampuan diplomasi back-channel Oman-Qatar untuk menciptakan jeda humaniter, keputusan Iran apakah akan memisahkan isu nuklir dari isu keamanan maritim, dan kalkulasi biaya-politik domestic bagi Trump menjelang tahun politik yang penuh tekanan. Tanpa breakthrough diplomatik, risiko perang terbuka—meski tidak diinginkan kedua belah pihak—tetap tinggi akibat kesalahan kalkulasi (miscalculation) di lapangan.