Pemerintahan Presiden Donald Trump resmi mengunci aturan baru yang membatasi lama tinggal pelajar asing dan wartawan asing di Amerika Serikat. Kebijakan tersebut ditandatangani pada Kamis (16/7) dan berpotensi berlaku mulai September mendatang.
Mahasiswa internasional kini hanya diizinkan menetap sesuai durasi program studi dengan plafon maksimal empat tahun. Wartawan asing mendapat jatah 240 hari atau sekitar delapan bulan, dengan opsi perpanjangan bertahap senilai periode yang sama, kecuali jurnalis asal Tiongkok yang hanya diperbolehkan 90 hari. Aturan ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah federal mengetatkan jalur imigrasi legal yang selama ini menjadi ciri kebijakan Trump.
Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menegaskan bahwa sistem izin tinggal terbuka bagi pelajar telah berlaku sejak akhir 1970-an dan dinilai melemahkan kemampuan pengawasan negara. DHS menuduh sebagian warga asing memanfaatkan status pelajar untuk menetap tanpa batas dengan menyandang label 'mahasiswa abadi'. Tuduhan itu mendasari penyusunan aturan yang sempat dipublikasikan untuk konsultasi publik pada Agustus 2025.
Setelah dibuka ruang komentar, DHS menerima hampir 22.000 tanggapan masyarakat. Mayoritas usulan perubahan ditolak mentah-mentah, termasuk permintaan asosiasi perguruan tinggi dan Kedutaan Jepang agar jurnalis mendapat rentang dua hingga lima tahun. DHS juga mengabaikan tuntutan pemrosesan cepat dan pembatasan biaya visa bagi koresponden media luar negeri.
Langkah ini bukan pertama kalinya diusulkan. Pada akhir masa jabatan pertama Trump, rencana serupa sempat muncul namun dibatalkan oleh Joe Biden yang menggantikannya. Kini aturan diputar kembali dengan dukungan Kongres yang dikuasai Partai Republik, meski masih menyisakan ruang peninjauan legislatif.
Dampak langsung sudah terasa di kampus Amerika. Data resmi mencatat lebih dari 1,1 juta pelajar internasional belajar di Negeri Pekikan pada tahun akademik 2023-2024, menyumbang lebih dari 50 miliar dolar AS bagi ekonomi lokal. Pembatasan baru diprediksi memangkas minat pendaftar asing yang selama ini menopang pendanaan riset universitas.
Bagi Indonesia, kebijakan ini relevan karena ribuan mahasiswa tanah air menempuh studi di AS melalui beasiswa LPDP, Fulbright, dan jalur mandiri. Mereka yang mengambil program doktoral lintas empat tahun terancam harus mengurus ulang status hukum di tengah riset. Hal serupa berlaku untuk wartawan Indonesia bertugas di biro Jakarta yang kerap ditempatkan di AS untuk liputan jangka panjang.
Di sisi lain, ekosistem pendidikan tinggi Indonesia bisa mendapat angin sejuk. Banyak calon mahasiswa yang urung ke AS bakal melirik negara dengan kebijakan visa stabil seperti Australia, Jerman, atau Inggris. Perguruan tinggi lokal berpeluang menarik dosen tamu dan program kolaborasi yang sebelumnya terkonsentrasi di Amerika.
Kelompok kampus menolak keras aturan tersebut. Presidents' Alliance on Higher Education and Immigration menyebut kebijakan itu merusak daya saing perguruan tinggi AS mencari talenta terbaik. Universitas sudah melaporkan penurunan pendaftar asing setelah pencabutan ribuan visa pelajar dan pemotongan dana riset federal miliaran dolar sebelumnya.
Media internasional serta diplomat Jepang mendesak DHS memberi kelonggaran dua sampai lima tahun bagi wartawan. Permintaan itu ditolak. Organisasi berita menilai batas 240 hari memaksa biro melakukan administrasi berulang yang mengganggu kontinuitas peliputan.
Ke depan, aturan masih menunggu review Kongres Republik sebelum benar-benar mengikat. Jika tetap berjalan, September menjadi bulan uji coba pertama yang akan mengganggu ribuan rencana studi dan penugasan jurnalistik. Tren proteksionisme imigrasi AS diproyeksikan makin kental menjelang siklus politik berikutnya.
Indonesia perlu menyiapkan skema perlindungan diplomatik bagi pelajar dan jurnalisnya di AS. Koordinasi antarlembaga seperti Kemendikbudristek dan Kemenlu menjadi krusial agar warga tidak terjebak ketidakpastian status saat aturan mulai berlaku.