Kesepakatan kerjasama nuklir antara Washington dan Riyadh yang ditandatangani pada Rabu, 22 Juli 2026, segera memicu gelombang reaksi di Tel Aviv. Meskipun Pemerintahan Benjamin Netanyahu belum mengeluarkan pernyataan resmi, sejumlah tokoh oposisi dan mantan pejabat tinggi Israel menggeledah keputusan ini sebagai kegagalan diplomatik yang berbahaya.
Mantan Menteri Pertahanan Avigdor Liberman, yang kini memimpin Partai Yisrael Beiteinu, menilai program nuklir sipil Saudi Arabia pada akhirnya akan berujung pada kepemilikan senjata nuklir. Menurutnya, hal ini akan memicu perlombaan senjata yang tak terkendali di seluruh Timur Tengah. Kritik serupa dilontarkan Yair Golan, Ketua Partai Demokrat Israel dan mantan jenderal militer, yang menyebut kesepakatan ini menciptakan "realitas yang berbahaya" bagi keamanan Israel.
Golan menuduh Netanyahu telah mencapai "sesuatu yang mustahil" dengan sekaligus kehilangan peluang normalisasi hubungan dengan Arab Saudi sekaligus memungkinkan negara khalifah itu memperoleh kemampuan nuklir. Penilaian ini memperkuat narasi bahwa kebijakan luar negeri pemerintahan kanan Israel saat ini telah mengisolasi negara tersebut dari dinamika diplomatik kawasan.
Latar belakang kesepakatan ini tidak terlepas dari kegagalan upaya normalisasi Israel-Arab Saudi di bawah era Joe Biden. Peneliti senior Institute for National Security Studies (INSS), Yoel Guzansky, mengingatkan bahwa pada masa Biden, kerjasama nuklir AS-Saudi dikaitkan langsung dengan proses normalisasi Riyadh-Tel Aviv. Serangan 7 Oktober 2023 dan perang Gaza yang menyusulnya menghancurkan prospek tersebut karena Saudi Arabia semakin menegaskan posisi pro-Palestina.
Dengan tidak adanya prospek normalisasi di depan mata, Arab Saudi bergerak mandiri menegosiasikan program nuklirnya dengan Washington. Guzansky menilai ini sebagai situasi "sama-sama menguntungkan" bagi Riyadh: mereka mendapatkan akses teknologi nuklir tanpa harus memberikan imbalan diplomatik apa pun kepada Israel. Detail resmi dokumen belum dipublikasikan, namun laporan media AS menyebutkan kesepakatan ini membuka peluang bagi perusahaan Amerika untuk membangun fasilitas pengayaan uranium di wilayah Saudi.
Risiko proliferasi menjadi sorotan utama para analis. Guzansky memperingatkan adanya "model Saudi" yang dapat dijadikan preseden oleh negara-negara lain di kawasan — seperti Turki, Mesir, atau Uni Emirat Arab — untuk menuntut hak serupa mengembangkan siklus bahan bakar nuklir penuh, termasuk pengayaan uranium. Hal ini berpotensi merusak rezim non-proliferasi global yang selama ini dijaga ketat oleh Komisi Energi Atom Internasional (IAEA).
Di sisi lain, Israel tidak memiliki mekanisme hukum internasional untuk membatalkan kesepakatan bilateral antara dua berdaulat. Namun, Guzansky melihat celah melalui Kongres AS. Israel dapat melakukan lobi untuk menyisipkan ketentuan pengawasan ketat, inspeksi mendadak, dan pembatasan tingkat pengayaan uranium — mirip dengan standar "Gold Standard" yang pernah diterapkan dalam perjanjian nuklir AS-Uni Emirat Arab 2009.
Konteks geopolitik yang lebih luas juga memengaruhi dinamika ini. Kesepakatan ditandatangani di tengah ketegangan Washington-Tehran yang memanas. Salah satu tujuan strategis AS memaksa Iran adalah pelucutan program nuklir militer Teheran. Ironisnya, pemberian akses teknologi nuklir sensitif ke Saudi Arabia justru dapat dimanfaatkan Iran sebagai alasan untuk mempercepat program mereka sendiri, menciptakan dilema keamanan klasik.
Bagi Indonesia, perkembangan ini mengingatkan akan kompleksitas kebebasan berenergi nuklir di bawah Non-Proliferation Treaty (NPT). Sebagai negara yang merencanakan PLTN pertama di Jawa Tengah, Indonesia harus memperhatikan bagaimana standar pengawasan IAEA diterapkan secara konsisten. Jika negara non-NPT seperti Israel tidak terikat, dan negara NPT seperti Saudi memperoleh hak pengayaan, posisi negara berkembang seperti Indonesia dalam negosiasi transfer teknologi akan semakin rumit.
Masyarakat internasional kini menunggu teks lengkap perjanjian serta respons resmi Netanyahu. Apakah Israel akan memilih konfrontasi diplomatik via Kongres AS, atau menerima realitas baru dengan memperketat deterrence militer mereka? Pilihan ini akan menentukan apakah Timur Tengah menuju stabilitas melalui transparansi nuklir, atau perlombaan senjata yang tak terbendung.