PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengambil langkah strategis untuk memperkuat layanan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk melalui peningkatan kapasitas operasional dan pengembangan infrastruktur pelabuhan. Langkah ini direspons langsung oleh pemerintah setelah kepadatan arus kendaraan di koridor penghubung Jawa dan Bali meluas ke hari-hari biasa, bukan sekadar musim libur.
Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyatakan perusahaan mengakselerasi berbagai langkah operasional sekaligus pengembangan infrastruktur sebagai solusi jangka panjang. Upaya tersebut dimaksudkan untuk mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran logistik nasional, serta menjaga konektivitas ekonomi antara dua pulau terbesar di Indonesia.
Persoalan antrean panjang di Ketapang dan Gilimanuk sebenarnya telah berlangsung bertahun-tahun. Namun, lonjakan permintaan angkutan penyeberangan belakangan ini membuat sistem yang ada kewalahan. Kapasitas dermaga dan armada eksisting tidak lagi sepadan dengan volume kendaraan logistik serta pemudik yang melintas setiap hari.
Kepadatan tidak lagi mengenal waktu libur panjang. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mencatat kondisi tersebut terjadi bahkan pada hari kerja biasa. Hal ini memaksa pemerintah merumuskan penanganan yang tidak sekadar tambal sulam, melainkan perbaikan struktural pada rantai pasok dan distribusi barang.
ASDP telah menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan, serta kepolisian. Kolaborasi serupa juga dijalin dengan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Indonesian National Ferryowners Association, dan asosiasi angkutan logistik agar penanganan berjalan terpadu.
Di lapangan, operator pelabuhan negara itu mengoptimalkan pola operasi kapal dan memaksimalkan kapasitas armada yang tersedia. Kantong parkir tambahan disiapkan bagi kendaraan logistik agar antrean tidak meluas hingga mengganggu arus jalan nasional penghubung Banyuwangi dan sekitarnya.
Pengguna jasa juga didorong membeli tiket lebih awal lewat aplikasi Ferizy. Strategi ini dirancang untuk mengatur distribusi kedatangan kendaraan ke pelabuhan sehingga waktu tunggu dapat ditekan secara signifikan. Digitalisasi layanan menjadi kunci pengurangan penumpukan di area pelabuhan.
Pemerintah sendiri tidak tinggal diam. Dalam pertemuan Menhub Dudy bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya pada 15 Juli, disepakati langkah strategis berupa pembangunan dan optimalisasi dermaga baru. Rencana itu mencakup peningkatan kapasitas eksisting, pengoperasian kapal lebih besar, hingga pemanfaatan pelabuhan pendukung.
Dampak dari penyeberangan yang tersendat langsung dirasakan pelaku usaha mikro dan kecil di Bali serta Jawa Timur. Keterlambatan distribusi barang berimbas pada harga komoditas pokok dan material konstruksi. Kelancaran lintas ini bukan sekadar soal perjalanan wisatawan, melainkan nyawa perekonomian regional.
Heru Widodo menegaskan ASDP memahami dampak yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha akibat kepadatan di lintasan tersebut. Karena itu, perusahaan BUMN sektor penyeberangan itu tidak hanya fokus pada penanganan harian, tetapi mempercepat penyelesaian akar masalah lewat penguatan layanan dan kolaborasi lintas sektor.
Sebagai bagian dari penguatan infrastruktur, ASDP menyiapkan peningkatan kapasitas Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk melalui pembangunan bertahap tiga pasang movable bridge Dermaga 1, 2, dan 3 berkapasitas 50 ton. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2029 dan akan didukung akses penghubung Ketapang–Bulusan untuk melancarkan arus kendaraan.
Menhub secara khusus meminta ASDP mempercepat penggunaan kapal berkapasitas lebih besar di lintasan Ketapang–Gilimanuk. Kapal berukuran besar diharapkan mengangkut lebih banyak kendaraan dan penumpang dalam setiap perjalanan sehingga waktu tunggu bisa ditekan. Pelabuhan Celukan Bawang di Bali Utara juga disiapkan sebagai jalur alternatif saat puncak arus.
Gubernur Khofifah menilai pertemuan tersebut sangat produktif karena menghasilkan kesepahaman lintas kementerian dan pemda dalam memperkuat konektivitas transportasi nasional. Ke depan, penyelesaian masalah Ketapang–Gilimanuk akan menentukan ketahanan logistik Indonesia bagian timur Jawa di tengah tren pertumbuhan mobilitas yang terus naik.