Departemen Pendidikan Amerika Serikat (US) resmi memulai penerapan uji akuntabilitas baru yang akan menentukan nasib ribuan program studi di perguruan tinggi di seluruh negeri. Kebijakan yang dikenal sebagai uji "do no harm" (jangan menimbulkan kerugian) ini menetapkan standar sederhana namun berdampak luas: jika lulusan program sarjana tidak memperoleh pendapatan lebih tinggi dibandingkan pekerja yang tidak pernah kuliah, atau lulusan program pascasarjana tidak mengungguli pendapatan sarjana, program tersebut berisiko kehilangan akses pinjaman mahasiswa federal.
Dalam pernyataan resmi, Wakil Sekretaris Pendidikan Nicholas Kent menegaskan bahwa program yang tidak mampu membuktikan nilai finansial bagi lulusannya tidak seharusnya dibiayai oleh pajak warga negara. Standar ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran bipartisan yang melonjak seputar biaya kuliah yang melonjak dan beban hutang mahasiswa yang mencapai level krisis. Sebagai landasan hukum, kebijakan ini tercantum dalam One Big Beautiful Bill Act yang disahkan tahun lalu, paket reformasi pendidikan tinggi yang mencakup sejumlah perubahan kebijakan besar.
Ahli pendidikan tinggi dari berbagai aliran politik menilai ambang batas yang ditetapkan relatif rendah. Menurut data federal, di banyak negara bagian, lulusan program sarjana harus memperoleh pendapatan minimal sekitar 30.000 hingga 41.000 dolar per tahun agar programnya lulus uji ini. "Ini adalah lantai yang sangat rendah," ujar Christopher Madaio, penasehat senior di Institute for College Access & Success. "Penghasilan lulusan SMA bukanlah metrik yang terlalu tinggi untuk dicapai program perguruan tinggi." Program dinyatakan gagal jika tidak memenuhi syarat selama dua dari tiga tahun berturut-turut, dan perhitungan pertama dijadwalkan awal 2027 dengan sanksi berpotensi berlaku tahun ajaran 2028-2029.
Data estimasi Departemen Pendidikan menunjukkan mayoritas program akan lulus dengan mudah, namun lebih dari 800.000 mahasiswa saat ini terdaftar di program yang diprediksi gagal. Sekitar separuh dari mereka belajar di institusi swasta untung (for-profit) yang sudah dikenal bermasalah. Program sertifikat (certificate) menjadi yang paling rentan dengan 18% diprediksi gagal, khususnya di bidang kosmetologi dan terapi tubuh. Program diploma dua tahun (associate degree) mengikuti di tingkat kegagalan 6%, dengan program pendidikan guru anak usia dini (PAUD) sebagai yang paling berisiko. Program sarjana tradisional empat tahun relatif aman dengan tingkat kegagalan 1%, kecuali di bidang teater, musik, dan seni rupa.
Dampak paling kontroversial terasa di sektor seni. Data menunjukkan 14% program musik sarjana diprediksi gagal, termasuk institusi-elite seperti The Juilliard School, New England Conservatory, dan Jacobs School of Music di Indiana University. Cindy Flores, guru musik mariachi di sekolah menengah Oregon, adalah contoh nyata nilai program tersebut. Dengan hutang pinjaman federal 55.000 dolar, ia menyelesaikan pendidikan di Portland State University (PSU) dan kini mengajar siswa Meksiko-Amerika di lembah Willamette. "Tanpa PSU dan pinjaman itu, saya tidak akan menjadi guru mariachi Meksiko-Amerika untuk siswa Meksiko-Amerika saya," ujarnya. Masa depan mahasiswa musik PSU berikutnya kini kabur karena akses dana federal berpotensi terputus.
Kritikus seperti Lee Ann Scotto Adams dan Doug Dempster dari Strategic National Arts Alumni Project (SNAAP) memperingatkan bahwa metrik pendapatan semata mengabaikan nilai sosial dan budaya yang tak terukur uang. "Kita tahu kita butuh perawat, jurnalis, pendidik anak usia dini," kata Dempster. "Kita tidak tahu berapa banyak seniman yang dibutuhkan, tapi saya jamin jika akses dihapus, kehidupan budaya nasional kita akan miskin." Kekhawatiran ini memperluas perdebatan fundamental: apakah tujuan pendidikan tinggi hanya mengoptimalkan pengembalian investasi finansial, atau juga memproduksi warga negara yang kaya budaya dan kohesi sosial?
Kebijakan ini juga mengekspos kelemahan metodologis: uji saat ini tidak mempertimbangkan beban hutang mahasiswa. Seorang lulusan bebas hutang dengan gaji rendah dinilai sama dengan lulusan yang tenggelam dalam hutang 50.000 dolar namun penghasilannya identik. Pakar kebijakan meminta agar perhitungan masa depan mengintegrasikan rasio hutang-terhadap-penghasilan (debt-to-earnings ratio) agar gambaran nilai program lebih adil dan holistik.
Bagi Indonesia, kebijakan ini menawarkan pelajaran krusial. Saat KIP-Kuliah dan sistem akreditasi BAN-PT terus berkembang, tekanan untuk membuktikan "nilai uang" pendidikan semakin nyata. Indonesia menghadapi tantangan serupa: angka pengangguran sarjana tinggi, ketidakcocokan kurikulum dengan kebutuhan industri, dan pertanyaan tentang kelayakan program studi yang lulusannya sulit kerja. Pendekatan AS yang kaku berbasis pendapatan berisiko membunuh program kejuruan dan seni yang vital bagi keanekaragaman ekonomi kreatif dan pelestarian budaya. Indonesia sebaiknya mengadopsi model akuntabilitas yang seimbang: mengukur hasil kerja (employment outcomes) tanpa mengabaikan kontribusi sosial, budaya, dan kesejahteraan jangka panjang lulusan, serta selalu mempertimbangkan beban biaya pendidikan yang ditanggung mahasiswa dan negara.