Australia dan Vanuatu secara resmi telah menandatangani kesepakatan ekonomi dan keamanan strategis yang bertujuan untuk mencegah pembangunan pangkalan militer asing di wilayah kepulauan Pasifik tersebut. Perjanjian yang dikenal dengan nama Nakamal Agreement ini ditandatangani oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dan mitranya dari Vanuatu, Jotham Napat, dalam sebuah pertemuan resmi di Canberra pada hari Senin.
Dalam keterangannya kepada awak media, Albanese menegaskan bahwa pakta ini memberikan kepastian bagi Australia bahwa tidak akan ada fasilitas militer asing yang berdiri di Vanuatu. Langkah ini dipandang sebagai upaya vital untuk melindungi kedaulatan serta keamanan kolektif kedua negara di kawasan Pasifik yang semakin kompetitif secara geopolitik. Albanese menekankan pentingnya menjaga stabilitas regional melalui kemitraan yang transparan dan saling menguntungkan.
Sebagai bagian dari kesepakatan, Australia berkomitmen untuk meningkatkan dukungan ekonomi bagi Vanuatu. Sebagai imbalannya, Vanuatu setuju untuk melarang pendirian pangkalan atau infrastruktur militer oleh negara asing di wilayahnya. Selain itu, Vanuatu sepakat untuk melakukan konsultasi dengan Australia mengenai setiap investasi pihak ketiga yang berkaitan dengan infrastruktur kritis negara tersebut, guna memastikan kepentingan keamanan bersama tetap terjaga.
Perdana Menteri Jotham Napat menjelaskan bahwa Vanuatu telah mengesahkan undang-undang parlemen yang melarang militerisasi infrastruktur kritis di negaranya. Ia menambahkan bahwa perjanjian ini merupakan refleksi dari visi bersama untuk menciptakan kawasan Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera, yang didasarkan pada prinsip saling menghormati dan kepercayaan antara kedua negara.
Di sisi lain, pemerintah Tiongkok melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Guo Jiakun, menyatakan kekhawatiran bahwa kesepakatan ini ditujukan untuk membatasi pengaruh mereka di kawasan tersebut. Beijing berharap kerja sama antarnegara di Pasifik tidak menjadi alat bagi persaingan geopolitik atau menargetkan pihak ketiga mana pun, melainkan fokus pada pembangunan dan stabilitas kawasan.
Kesepakatan ini merupakan revisi dari draf sebelumnya yang sempat ditolak oleh Vanuatu pada September lalu karena kekhawatiran terkait pembatasan investasi infrastruktur. Dalam versi final ini, meskipun terdapat kewajiban konsultasi, tidak ada lagi klausul hak veto bagi Australia atas investasi pihak ketiga. Langkah ini mencerminkan keseimbangan diplomasi yang diambil oleh Vanuatu dalam menjaga kedaulatan ekonominya sambil memperkuat kemitraan keamanan dengan tetangga terdekatnya.