Bab Al Mandab kini menjadi pusat perhatian dunia setelah ketegangan di Laut Merah memuncak. Selat sempit yang memisahkan Yaman dan Djibouti ini merupakan urat nadi krusial bagi perdagangan global, terutama dalam distribusi minyak mentah dari Timur Tengah ke berbagai belahan dunia.
Posisi geografis selat ini sangat strategis karena berfungsi sebagai jalur pintu keluar-masuk kapal dari Laut Merah menuju Teluk Aden dan Samudra Hindia. Tanpa akses melalui titik ini, kapal-kapal pengangkut energi terpaksa menempuh rute alternatif yang jauh lebih panjang, yang secara otomatis memicu lonjakan biaya operasional dan asuransi pelayaran.
Gangguan di Bab Al Mandab semakin diperparah dengan memanasnya situasi di Selat Hormuz akibat konflik Iran dan Amerika Serikat. Ketika Selat Hormuz—jalur utama pasokan minyak dunia yang menyuplai seperlima kebutuhan harian global—terhambat, banyak pihak mengandalkan Bab Al Mandab sebagai jalur logistik darurat.
Namun, ketergantungan ini menjadi bumerang bagi pasar energi ketika kelompok Houthi mulai melancarkan serangan terhadap kapal-kapal komersial sejak akhir 2023. Aksi militan yang berdalih sebagai respons terhadap perang di Gaza ini telah memaksa banyak perusahaan pelayaran besar untuk menghentikan operasional di jalur tersebut demi keamanan awak dan kargo.
Data dari Xeneta menunjukkan penurunan drastis lalu lintas kapal di selat tersebut, dengan estimasi penurunan mencapai 60 hingga 70 persen sejak eskalasi serangan dimulai. Bahkan, dalam hitungan hari terakhir, jumlah pelayaran tercatat anjlok hingga 46 persen, mencerminkan ketidakpastian yang semakin akut di kawasan tersebut.
Dampak dari gangguan ini terasa nyata pada distribusi minyak Arab Saudi. Sebagai langkah mitigasi awal, Riyadh sempat mengalihkan pengiriman minyak melalui pipa menuju pelabuhan Yanbu di Laut Merah. Namun, dengan meningkatnya ancaman di Bab Al Mandab, volume minyak yang melewati selat tersebut dilaporkan merosot dari 3 juta barel per hari menjadi hanya sekitar 400 ribu barel per hari pada Agustus lalu.
Richard Bronze, salah satu pendiri Energy Aspects, menegaskan bahwa hilangnya akses melalui Bab Al Mandab adalah sinyal bahaya bagi stabilitas pasar minyak global. Situasi ini dianggap tidak berkelanjutan dan memberikan tekanan psikologis sekaligus fisik pada rantai pasok energi dunia.
Bagi industri pelayaran, opsi alternatif yang tersedia hanyalah memutar melalui Terusan Suez, menyusuri pesisir barat Afrika, hingga mengitari bagian selatan benua Afrika sebelum kembali menuju Samudra Hindia. Rute memutar ini membutuhkan tambahan waktu perjalanan hingga satu bulan, yang secara langsung mengerek harga komoditas global.
Johannes Rauball dari Kpler menyoroti bahwa ketidakpastian ini menjadi katalisator kenaikan harga minyak mentah. Tanpa adanya resolusi damai, kilang-kilang minyak di berbagai negara akan terus tertekan untuk mengamankan stok cadangan, yang pada akhirnya memicu volatilitas harga di tingkat konsumen akhir.
Bagi Indonesia, gangguan di Bab Al Mandab bukan sekadar berita mancanegara. Mengingat ketergantungan Indonesia pada impor minyak mentah dan produk BBM dari kawasan Timur Tengah, setiap lonjakan harga akibat hambatan logistik di selat ini akan memberikan tekanan langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kenaikan harga minyak dunia akan memaksa pemerintah menanggung beban subsidi energi yang lebih besar atau melakukan penyesuaian harga BBM di dalam negeri. Selain itu, biaya logistik ekspor-impor Indonesia yang menggunakan jalur laut akan ikut terdampak, mengingat rute pelayaran internasional yang terganggu akan memicu kenaikan ongkos angkut (freight cost) secara global.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa ketegangan ini kemungkinan besar akan terus berlanjut tanpa adanya solusi diplomatik yang konkret. Perusahaan pelayaran diprediksi akan tetap mengambil rute memutar melalui Afrika sebagai langkah preventif, yang berarti inflasi biaya logistik dan energi akan tetap menjadi tantangan nyata bagi ekonomi global dalam jangka pendek hingga menengah.