Di tengah sorotan dunia terhadap penandatanganan perjanjian kerangka kerja antara Lebanon dan Israel di Washington, ribuan pengungsi Lebanon justru merasakan kegelisahan yang mendalam. Bagi mereka yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya, seperti Abu Ali Jalal Awada asal kota perbatasan Khiam, seremoni diplomatik tersebut tidak serta-merta membawa rasa lega. Pikirannya terus tertuju pada kondisi kampung halaman yang telah ditinggalkan selama berbulan-bulan akibat konflik berkepanjangan.
Awada mempertanyakan efektivitas dari kesepakatan yang dimediasi oleh Amerika Serikat tersebut. Baginya, tantangan nyata baru saja dimulai, yakni apakah pihak-pihak yang bertikai benar-benar akan mematuhi poin-poin perjanjian atau justru kembali terjerumus dalam perselisihan. Harapan yang rapuh ini dirasakan oleh mayoritas warga Lebanon selatan yang mendambakan kepulangan ke rumah masing-masing dengan jaminan keamanan yang pasti.
Kesepakatan kerangka kerja yang ditandatangani pada Jumat (26/6) di Washington DC tersebut sebenarnya menandai langkah awal menuju gencatan senjata. Namun, di lapangan, realitas yang dihadapi warga jauh lebih kompleks. Kerusakan infrastruktur yang masif menjadi penghalang utama bagi proses pemulihan kehidupan warga yang telah porak-poranda akibat serangan udara selama berbulan-bulan.
Kondisi di sepanjang wilayah perbatasan Lebanon selatan, seperti di Kfar Kila, Adaisseh, dan Mays al-Jabal, menunjukkan dampak kehancuran yang sangat luas. Banyak lingkungan permukiman kini hanya menyisakan reruntuhan, sementara jaringan vital seperti listrik, air, dan sekolah mengalami kerusakan parah. Tanpa perbaikan infrastruktur yang signifikan, impian warga untuk kembali ke rumah terasa masih sangat jauh dari kenyataan.
Bagi warga senior seperti Hazem Farhat, yang kini mengungsi di Distrik Hasbaya, bahasa diplomasi tidaklah sepenting aksi nyata di lapangan. Prioritas utama bagi para pengungsi bukanlah dokumen politik, melainkan dimulainya proses rekonstruksi yang konkret. Mereka menuntut adanya upaya serius untuk membangun kembali kehidupan dan menjamin masa depan generasi muda yang sempat terhenti akibat konflik.
Ke depan, fokus utama komunitas internasional dan pemerintah setempat harus beralih dari seremoni penandatanganan menuju implementasi teknis di lapangan. Keberhasilan kesepakatan ini akan ditentukan oleh kemampuan para pihak untuk memulihkan stabilitas wilayah dan memberikan akses bagi pengungsi untuk kembali. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi ini adalah pemulihan kehidupan warga yang terdampak secara nyata dalam beberapa bulan ke depan.