Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir pada Kamis (23/7) memimpin ratusan warga Yahudi Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur untuk memperingati hari berkabung Tisha B'Av. Aksi ini tercatat sebagai pelanggaran terbaru terhadap kesepakatan status quo yang telah mengatur akses ke situs suci tersebut selama puluhan tahun.
Rekaman AFP memperlihatkan Ben Gvir berjalan di tengah massa di halaman kompleks sambil mengucapkan bahwa orang Yahudi merasa menjadi pemilik sah tempat itu. Ia menegaskan Israel memegang otoritas berdaulat dan akan terus melangkah maju dengan pertolongan Tuhan. Pernyataan itu diunggah ke saluran Telegram pribadinya segera setelah kunjungan berlangsung.
Kunjungan ini bertepatan dengan Tisha B'Av, hari puasa Yahudi yang memperingati kehancuran Bait Suci Pertama dan Kedua. Peringatan tahun ini dimulai Rabu (22/7) malam hingga Kamis (23/7) siang. Dalam tradisi Yahudi, tanggal ini juga dikaitkan dengan serangkaian bencana sejarah yang menimpa bangsa mereka.
Kompleks Masjid Al-Aqsa, yang dikenal umat Islam sebagai Al-Haram Al-Sharif, merupakan situs tersuci ketiga dalam Islam. Bagi umat Yahudi, lokasi ini dikenal sebagai Gunung Bait Suci (Har HaBayit), tempat dua bait suci kuno pernah berdiri. Sensitivitas ganda ini menjadikan kompleks menjadi titik api paling mudah meledak dalam konflik Israel-Palestina.
Sejak 1967, akses ke kompleks diatur oleh kesepakatan status quo antara Israel dan Yordania. Di bawah kesepakatan itu, Waqf Yordania — lembaga keagamaan Islam — bertindak sebagai pengelola situs. Warga Yahudi diperbolehkan berkunjung pada jam-jam tertentu, namun dilarang keras beribadah atau berdoa di dalam area tersebut. Kegiatan ibadah umat Muslim harus berlangsung tanpa gangguan.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, Ben Gvir dan sejumlah tokoh Yahudi kanan keras berulang kali menguji batasan tersebut. Sejak menjabat pada akhir 2022, Ben Gvir telah mendatangi kompleks lebih dari dua belas kali. Beberapa kali ia bahkan melakukan doa terbuka di halaman masjid, tindakan yang dianggap provokatif oleh pihak Palestina dan negara-negara Arab.
Yordania menanggapi keras kunjungan terbaru ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Fouad Al Majali, mengecam apa yang disebutnya sebagai "penerobosan yang terus dilakukan oleh pejabat Israel, anggota Knesset, dan pemukim ekstremis". Ia menilai aksi Ben Gvir sebagai upaya memaksakan realitas baru melalui pengubahan pengaturan yang ada.
Turki pun mengeluarkan pernyataan tegas. Kementerian Luar Negeri Ankara memperingatkan komunitas internasional bahwa mencegah tindakan provokatif pemerintahan Netanyahu dan upaya menciptakan situasi fait accompli merupakan tanggung jawab bersama. Turki menegaskan Masjid Al-Aqsa merupakan milik eksklusif umat Islam.
Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah serta berbagai lembaga keagamaan Islam di kawasan Timur Tengah juga mengeluarkan kecaman serupa. Mereka menilai aksi ini sebagai bagian dari upaya sistematis Israel untuk mengubah status historis dan hukum situs-situs suci di Yerusalem.
Pemerintah Israel melalui kantor Perdana Mentri Benjamin Netanyahu terus menegaskan bahwa kebijakan status quo tidak berubah. Namun insiden berulang yang melibatkan pejabat senior seperti Ben Gvir menciptakan kesenjangan antara retorik resmi dan praktik di lapangan. Para pengamat menilai hal ini melemahkan kredibilitas Israel di mata masyarakat internasional.
Bagi Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, eskalasi di Al-Aqsa bukan sekadar isu luar negeri. Pemerintah Indonesia secara konsisten menentang tindakan yang mengubah status quo di Yerusalem Timur dan mendukung pembentukan negara Palestina independen dengan batas 1967. Demonstrasi solidaritas dengan Palestina sering digelar di berbagai kota besar Indonesia setiap kali terjadi provokasi di situs suci tersebut.
Ke depan, analis memprediksi tekanan diplomatik terhadap Israel akan meningkat, terutama dari Yordania sebagai pengelola Waqf dan Turki yang memposisikan diri sebagai pelindung umat Islam. Namun, selama koalisi pemerintahan Netanyahu masih bergantung pada partai-partai kanan keras seperti Otzma Yehudit yang dipimpin Ben Gvir, pelanggaran status quo kemungkinan besar akan terus berulang. Situasi ini memperparah ketidakstabilan di Yerusalem dan mengancam prospek perdamaian jangka panjang.