Bencana banjir bandang yang melanda wilayah utara Nepal pada 26 Agustus lalu tidak sekadar membawa duka bagi ribuan keluarga, tetapi juga melumpuhkan nadi ekonomi negara tersebut. Runtuhnya sebagian gletser dan batuan dasar telah memicu banjir pada sistem sungai Bhote Koshi-Trishuli, menghancurkan infrastruktur vital yang menjadi jalur utama perdagangan dengan China. Hingga 9 September, tercatat 1.357 korban jiwa dengan ribuan lainnya masih dalam pencarian, menciptakan krisis kemanusiaan sekaligus ekonomi yang mendalam.
Jalur perdagangan melalui Rasuwagadhi-Gyirong, yang selama ini menjadi tulang punggung pengiriman barang mulai dari pakaian hingga kendaraan listrik (EV) dari China, terputus total. Kerusakan ini memaksa para pelaku usaha untuk menghentikan operasional. Bhagwan Thapa, seorang importir dari Musa Logistics, mengungkapkan bahwa seluruh armada truk yang sedang dalam perjalanan membawa stok barang musiman lenyap tersapu banjir. Situasi ini memicu kelangkaan pasokan barang elektronik dan kebutuhan pokok yang seharusnya mengisi pasar lokal menjelang musim festival.
Ketergantungan Nepal terhadap jalur darat utara merupakan upaya strategis untuk menyeimbangkan dominasi ekonomi India yang selama ini memegang kendali atas 60 persen impor Nepal. Sejak masa pemerintahan Raja Mahendra enam dekade silam, Nepal terus berusaha membuka akses utara sebagai bentuk kedaulatan ekonomi. Namun, ketergantungan pada medan pegunungan Himalaya yang curam dan tidak stabil secara geologis menjadi tantangan fisik yang kini tampak semakin nyata di depan mata.
Secara historis, Nepal telah mencoba mengalihkan rute perdagangan setelah gempa bumi tahun 2015 menghancurkan jalur Tatopani. Kini, jalur Rasuwagadhi yang menjadi penggantinya juga terbukti rentan terhadap bencana hidrom terhadap bencana. Para ahli menilai bahwa pemilihan lokasi pembangunan infrastruktur di sepanjang lereng gunung yang curam di atas sungai merupakan kesalahan fatal secara teknis, meski dianggap sebagai kebutuhan mendesak saat itu.
Situasi ini menyisakan satu-satunya opsi, yakni jalur Korala di Mustang yang berada pada ketinggian ekstrem 4.650 meter di atas permukaan laut. Namun, jalur ini bukanlah solusi jangka panjang. Selain jaraknya yang mencapai 400 kilometer dari pusat ekonomi, kondisi iklim dingin dan salju tebal membuat rute ini hanya bisa dioperasikan secara terbatas dalam setahun. Keterbatasan geografis ini menempatkan Nepal dalam posisi terjepit antara kebutuhan diversifikasi ekonomi dan risiko bencana alam yang kian meningkat akibat perubahan iklim.
Bagi Indonesia, yang juga merupakan negara rawan bencana, kondisi Nepal memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya mitigasi risiko dalam pembangunan infrastruktur strategis. Pemerintah Indonesia saat ini tengah gencar membangun berbagai proyek infrastruktur di wilayah dengan kontur tanah labil. Peristiwa di Nepal menegaskan bahwa ketahanan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan aspek teknis konstruksi, tetapi juga harus mempertimbangkan analisis risiko geologi jangka panjang yang dipicu oleh perubahan iklim.
Selain itu, ketergantungan Nepal pada satu atau dua jalur darat utama menjadi cermin bagi ketahanan rantai pasok nasional. Diversifikasi logistik menjadi kunci, terutama saat menghadapi gangguan pada jalur utama. Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki kompleksitas logistik yang berbeda namun memiliki tantangan serupa dalam menjaga stabilitas distribusi barang di wilayah-wilayah dengan aksesibilitas sulit seperti di pegunungan Papua atau wilayah terpencil lainnya.
Ram Hari Karki, Presiden Nepal Trans Himalaya Border Commerce Association, menekankan bahwa meskipun kondisinya sangat menantang, perdagangan melalui rute alternatif adalah kebutuhan mutlak bagi kelangsungan ekonomi saat ini. Di sisi lain, pakar dari Universitas Sichuan, Huang Yunsong, berpendapat bahwa tantangan geologis bukan berarti jalur perdagangan tersebut tidak layak, melainkan memerlukan rekayasa teknik yang lebih canggih untuk memitigasi dampak bencana di masa mendatang.
Ke depan, Nepal diprediksi akan menghadapi masa-masa sulit dalam memulihkan konektivitas utaranya. Perbaikan infrastruktur yang rusak diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun, mengingat tingkat kerusakan yang luas, termasuk lebih dari 100 jembatan yang hancur. Upaya rekonstruksi ini kemungkinan besar akan menuntut biaya tinggi dan teknologi konstruksi tahan bencana yang lebih mumpuni.
Secara geopolitik, Nepal kini berada di titik persimpangan. Upaya untuk melepaskan diri dari ketergantungan ekonomi pada satu negara tetangga kini terhambat oleh realitas fisik bumi. Tren ke depan kemungkinan akan melibatkan kolaborasi yang lebih dalam dengan pihak China dalam hal teknik sipil dan manajemen kebencanaan untuk memastikan bahwa rute-rute masa depan tidak hanya sekadar 'terbangun', tetapi juga 'tangguh' terhadap ancaman alam yang kian agresif.