Benjamin Netanyahu kembali melancarkan manuver politik untuk mempertahankan posisinya sebagai Perdana Menteri Israel. Langkah ini diambil menyusul keputusan Presiden Isaac Herzog yang secara resmi memberikan mandat kepada pemimpin oposisi, Gadi Eisenkot, untuk menyusun kabinet baru pasca-pemilu 27 Oktober lalu.
Netanyahu berargumen bahwa mandat kepemimpinan seharusnya jatuh ke tangannya karena Partai Likud yang ia pimpin berhasil mengamankan kursi terbanyak di Knesset. Dengan perolehan 27 dari 120 kursi parlemen, ia mengklaim telah mengungguli lawan politiknya dengan selisih sekitar seperempat juta suara rakyat. Baginya, angka tersebut merupakan legitimasi kuat untuk memimpin pemerintahan.
Ketegangan ini bermula saat hasil pemilu menunjukkan kebuntuan politik yang berkepanjangan di Israel. Meskipun Likud tampil sebagai partai pemenang, blok pendukung Netanyahu hanya mengumpulkan 53 kursi. Angka ini jauh dari ambang batas mayoritas mutlak sebanyak 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang stabil.
Sebaliknya, Gadi Eisenkot dari Partai Yashar mendapatkan dukungan dari 67 anggota parlemen dalam proses konsultasi dengan Presiden Herzog. Dukungan mayoritas inilah yang menjadi dasar hukum bagi Herzog untuk menugaskan Eisenkot, meskipun ia mengakui bahwa Likud tetap merupakan partai dengan jumlah kursi individu terbanyak.
Dalam sebuah pesan video, Netanyahu menegaskan perlunya pemerintah persatuan nasional sebagai jalan keluar dari krisis politik saat ini. Ia menyatakan kesiapan untuk membuka pintu negosiasi dengan faksi mana pun, termasuk partai-partai Zionis dan ultra-Ortodoks, demi mengakhiri aksi boikot politik yang menurutnya menghambat stabilitas negara.
Posisi Netanyahu yang keras ini mencerminkan dinamika politik Israel yang kian terfragmentasi. Di satu sisi, ia mencoba menggunakan narasi popularitas suara sebagai legitimasi moral. Di sisi lain, sistem parlementer Israel menuntut kemampuan untuk membangun koalisi yang solid, sesuatu yang saat ini justru menjadi tantangan berat bagi Eisenkot.
Bagi masyarakat Indonesia, dinamika politik Israel ini memberikan gambaran tentang betapa rumitnya sistem demokrasi parlementer berbasis koalisi. Situasi di mana partai pemenang pemilu tidak otomatis menjadi penguasa pemerintahan adalah hal yang lazim terjadi di negara dengan sistem proporsional, namun sering kali berujung pada instabilitas jika tidak ada kesepakatan antar-faksi.
Perbandingan dengan Indonesia tentu menarik, terutama dalam hal budaya koalisi. Jika di Indonesia sistem presidensial cenderung memberikan stabilitas yang lebih pasti, di Israel, pergeseran tipis dalam dukungan kursi parlemen bisa memicu perombakan total pemerintahan atau bahkan pemilu ulang yang berbiaya mahal.
Eisenkot kini berada dalam posisi terjepit. Ia memiliki waktu 28 hari, dengan opsi perpanjangan 14 hari, untuk merangkul mitra koalisi yang memiliki ideologi berseberangan. Hambatan utama yang ia hadapi mencakup tuntutan dari faksi ultra-Ortodoks terkait pengecualian wajib militer, serta resistensi dari partai-partai Arab yang memiliki agenda politik yang sangat berbeda dengan arus utama Zionis.
Jika Eisenkot gagal menuntaskan tugas tersebut dalam tenggat waktu yang ada, Presiden Herzog memiliki otoritas untuk mengalihkan mandat kepada Netanyahu. Namun, jika Netanyahu pun menemui jalan buntu, Israel terpaksa harus kembali ke kotak suara untuk menggelar pemilu kesekian kalinya dalam waktu singkat.
Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada kebijakan domestik Israel, tetapi juga berpotensi memengaruhi lanskap geopolitik di Timur Tengah. Absennya pemerintahan yang definitif membuat pengambilan keputusan strategis menjadi tertunda, yang pada gilirannya menciptakan kekosongan kebijakan di tengah dinamika keamanan regional yang sensitif.
Ke depannya, publik akan menanti apakah seruan Netanyahu untuk bersatu akan disambut atau justru akan berujung pada kebuntuan panjang. Langkah-langkah politik dalam beberapa pekan ke depan akan sangat menentukan apakah Israel akan memiliki kabinet baru atau justru harus bersiap menghadapi pesta demokrasi yang kembali menelan anggaran negara.