Pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pertemuan strategis dengan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (7/7). Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan rencana aksi nyata sebagai tindak lanjut atas kajian lembaga antirasuah terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan 10 rekomendasi strategis hasil kajian yang harus segera direspons oleh BGN. KPK menegaskan akan terus melakukan pendampingan, pengawasan, serta monitoring ketat terhadap setiap langkah perbaikan yang diambil oleh BGN dalam mengimplementasikan program nasional tersebut.
Wakil Ketua BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk tim khusus untuk membedah 10 temuan tersebut secara mendalam. Menurut Agustina, langkah ini merupakan bentuk kepatuhan instansi pemerintah terhadap rekomendasi lembaga pengawas, selaras dengan prosedur audit yang juga dilakukan oleh BPK dan BPKP.
Salah satu temuan krusial KPK menyoroti belum adanya cetak biru atau blueprint yang komprehensif dalam pelaksanaan MBG. Program saat ini dinilai terlalu fokus pada kuantitas jumlah penerima manfaat, padahal esensi utama dari MBG adalah upaya mitigasi stunting yang membutuhkan target jangka pendek, menengah, dan panjang yang lebih terukur.
Selain masalah perencanaan, KPK juga menyoroti adanya ruang diskresi yang terlalu lebar bagi para pengambil kebijakan. Kondisi ini dinilai sangat rentan memicu praktik transaksional, kecurangan (fraud), hingga tindak pidana korupsi. KPK juga menekankan perlunya transparansi dalam rekrutmen serta perbaikan ekosistem program agar tidak terjadi konflik kepentingan.
Sebagai langkah konkret, BGN telah menyampaikan rencana aksi formal kepada pimpinan KPK. Agustina memastikan bahwa seluruh temuan akan ditindaklanjuti secara bertahap guna memperbaiki tata kelola program agar lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan awal pemerintah dalam menyejahterakan gizi masyarakat.