Amerika Serikat melalui Komando Pusatnya (CENTCOM) melancarkan gelombang serangan udara dan laut ke arah Iran selama tujuh jam berturut-turut sejak pukul 02:00 GMT pada Rabu. Operasi militer tersebut menghantam lusinan target strategis di sekitar Selat Hormuz serta area pesisir Iran dengan menggunakan pesawat tempur, drone, dan kapal perang yang menembakkan munisi presisi.
Serangan balasan segera dilancarkan oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran. Mereka menembakkan drone dan rudal ke arah aset militer Amerika Serikat yang berada di Bahrain, Kuwait, dan Yordania. Juru bicara Kementerian Kesehatan Iran Hossein Kermanpour mencatat lebih dari 260 orang luka-luka dan lebih dari 30 warga sipil tewas dalam serangan AS tersebut. Di Kuwait, sebuah kapal Angkatan Laut setempat terkena serangan dan melukai empat personelnya, sementara Yordania berhasil menjatuhkan empat rudal balistik yang memasuki wilayah udaranya.
Ketegangan ini terjadi kurang dari sebulan setelah kedua negara menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang seharusnya menjadi langkah awal menuju perdamaian. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi secara sepihak menyatakan bahwa perjanjian tersebut kini tidak lagi berlaku.
Iran menuding Washington secara konsisten menolak untuk memenuhi komitmen yang tertuang dalam MoU tersebut. Perwakilan Tetap Iran untuk PBB, Amir-Saeid Iravani, menyurat kepada Antonio Guterres dengan tegas menyebut Amerika Serikat sebagai pihak agresor, bukan korban.
Dari sisi teknologi persenjataan, bentrokan kali ini menampilkan eskalasi perang asimetris modern. CENTCOM melaporkan penggunaan munisi presisi untuk menghancurkan situs rudal, drone, dan sistem pertahanan pesisir Iran. Di sisi lain, IRGC mengandalkan serangan drone dan rudal balistik jarak menengah untuk menekan kehadiran militer AS di Teluk.
Front perang juga merambah ke ranah keuangan digital. Departemen Keuangan AS pada Selasa membekukan lebih dari 130 juta dolar AS dengan menjatuhkan sanksi pada sejumlah dompet mata uang kripto yang terafiliasi dengan Bank Sentral Iran. Langkah ini menunjukkan bahwa pelacakan aset on-chain telah menjadi instrumen intelijen negara bagian untuk memotong aliran pendanaan musuh.
Bagi ekosistem teknologi di Indonesia, gejolak di Selat Hormuz membawa implikasi tidak langsung namun signifikan. Selat tersebut adalah jalur utama pasokan energi global yang menggerakkan rantai pasok manufaktur semikonduktor dan operasional pusat data internasional. Jika IRGC benar-benar menghentikan ekspor minyak dan gas, biaya komputasi awan serta harga perangkat keras teknologi di Tanah Air berpotensi melonjak.
Proliferasi drone tempur dan rudal balistik dalam konflik ini juga menyoroti urgensi pengembangan sistem pertahanan udara terintegrasi. Startup lokal pengembang pesawat nirawak di Indonesia dapat mengambil pelajaran mengenai kerentanan sistem sipil, seperti insiden menara pantau maritim di Chabahar yang hancur meski berfungsi untuk operasi pencarian dan penyelamatan nelayan.
Masyarakat pengguna aset digital di Indonesia perlu mencermati taktik pembekuan dompet kripto oleh Treasury AS. Meski Indonesia memiliki regulasi Bappebti terkait perdagangan aset kripto, risiko sanksi sekunder bagi penyedia layanan yang secara tidak sengaja memproses transaksi terlarang akan semakin nyata di era perang finansial global.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada Selasa menerima kunjungan Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi di Pentagon. Hegseth menegaskan syarat Washington untuk kemitraan lebih dalam, yaitu Baghdad harus menegaskan kedaulatannya dan melucuti milisi yang selaras dengan Iran yang kerap menyerang pasukan AS.
Di tengah memanasnya situasi, IRGC mengancam akan menghentikan seluruh ekspor energi dari Timur Tengah. Pernyataan resmi mereka menegaskan bahwa ekspor minyak dan gas dari region ini akan diperuntukkan bagi semua orang, atau tidak untuk siapa pun. Ancaman ini langsung berkorelasi dengan kepanikan pasar energi global.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa blokade pelabuhan Iran akan memperlambat logistik maritim internasional. Teknologi satelit pengintai dan sistem peringatan dini akan semakin diandalkan oleh kedua belah pihak untuk memetakan pergerakan kapal dan aset musuh di perairan sempit Hormuz. Tren perang hibrida yang menggabungkan serangan fisik, sanksi finansial digital, dan diplomasi yang rapuh dipastikan menjadi norma baru di kawasan. Indonesia sebagai negara maritim dan ekonomi digital berkembang harus menyiapkan strategi mitigasi rantai pasok serta literasi keamanan siber yang lebih matang agar tidak terjebak dalam gesekan adidaya.