Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di depan Kedutaan Besar Israel di Bangkok, Thailand, pada Kamis (10/9), untuk menyuarakan kemarahan publik terhadap perilaku wisatawan asal Israel. Aksi yang diinisiasi oleh mantan taipan media, Sondhi Limthongkul, ini mengusung kampanye bertajuk 'Rebut Kembali Thailand' sebagai respons atas serangkaian insiden yang dianggap merendahkan kedaulatan dan adat istiadat setempat.
Ketegangan memuncak setelah muncul laporan mengenai turis Israel yang berkonflik dengan warga lokal hingga melontarkan ancaman pembunuhan. Pemicu spesifiknya adalah keberatan turis tersebut terhadap pemasangan slogan 'Free Palestine' oleh pemilik bisnis di Thailand. Tindakan ini memicu reaksi keras karena dianggap sebagai bentuk intimidasi di negara yang berdaulat.
Permasalahan ini sebenarnya telah mengakar dalam waktu yang cukup lama. Wisatawan Israel kerap dilaporkan melakukan berbagai pelanggaran, mulai dari penguasaan lahan secara ilegal, pengoperasian bisnis tanpa izin, hingga pendirian tempat ibadah yang tidak memiliki legalitas resmi dari otoritas Thailand. Pola perilaku yang tidak menghormati norma lokal ini semakin terasa sejak eskalasi konflik di Gaza pada Oktober 2023.
Salah satu insiden paling mencolok terjadi pada Juli lalu, ketika seorang turis Israel menantang pejabat pemerintah saat inspeksi di Rumah Chabad. Ia secara arogan mengklaim bahwa lokasi tersebut merupakan wilayah Israel. Pernyataan tersebut memicu kemarahan luas dan memaksa Kementerian Dalam Negeri Thailand memperketat pengawasan terhadap kepemilikan bisnis oleh warga asing.
Di pulau populer Koh Phangan, insiden asusila juga mencoreng citra pariwisata. Pada November 2025, sepasang suami istri asal Israel ditangkap setelah kedapatan berhubungan intim di area air terjun umum. Peristiwa ini menambah daftar panjang pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh oknum wisatawan asal negara tersebut.
Dampak dari perilaku ini mulai dirasakan secara ekonomi. Beberapa pemilik bisnis di Thailand kini memberlakukan kebijakan boikot dengan tidak melayani warga Israel akibat seringnya terjadi pertikaian terkait tagihan pembayaran. Kondisi ini memaksa pemerintah Thailand untuk mengambil tindakan diplomatik yang lebih tegas.
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, telah memanggil Duta Besar Israel, Alona Fisher-Kamm, untuk menyampaikan teguran keras. Pemerintah Thailand menegaskan bahwa meski mereka terbuka bagi turis mancanegara, keramahan bukan berarti kebebasan mutlak untuk melanggar hukum atau merendahkan warga lokal.
Sondhi Limthongkul dalam pernyataannya menekankan bahwa kesabaran masyarakat Thailand telah mencapai batas maksimal. Ia menegaskan bahwa keramahan tidak boleh diartikan sebagai penyerahan diri terhadap eksploitasi. Plakat bertuliskan 'Ini Bukan Tanah Perjanjian' menghiasi aksi demonstrasi sebagai simbol perlawanan terhadap arogansi turis yang merasa kebal hukum.
Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi pengingat penting mengenai pentingnya penegakan aturan bagi wisatawan asing. Sebagai negara dengan destinasi wisata unggulan seperti Bali, Indonesia sering menghadapi tantangan serupa terkait perilaku turis mancanegara yang melanggar norma sosial dan hukum. Pengawasan yang lemah terhadap izin usaha asing dan pelanggaran ketertiban umum dapat memicu reaksi negatif dari masyarakat lokal.
Belajar dari Thailand, penting bagi otoritas di Indonesia untuk tidak ragu menindak tegas wisatawan yang merendahkan kedaulatan hukum nasional. Kasus di Thailand menunjukkan bahwa pembiaran terhadap perilaku buruk wisatawan dapat berujung pada sentimen sosial yang destruktif dan berisiko mengganggu stabilitas pariwisata nasional dalam jangka panjang.
Langkah ke depan bagi Thailand kemungkinan akan melibatkan peninjauan kembali regulasi visa dan kepemilikan bisnis asing secara lebih ketat. Pemerintah diharapkan akan lebih proaktif dalam melakukan inspeksi lapangan untuk meminimalisir potensi gesekan antara penduduk lokal dengan warga asing yang tidak menghargai hukum setempat.
Tren ini kemungkinan akan terus menjadi sorotan di Asia Tenggara seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat lokal dalam mengawal kedaulatan wilayah mereka. Pemerintah Thailand kini berada di bawah tekanan untuk membuktikan bahwa kedaulatan negara jauh lebih berharga dibandingkan pendapatan dari sektor pariwisata yang tidak tertib aturan.