Kematian Zahriya Abu Hijleh, seorang perempuan berusia 66 tahun, menjadi pengingat pahit akan dampak nyata kebijakan penutupan akses di Tepi Barat. Saat mengalami kondisi medis darurat akibat emboli paru di Deir Istiya pada 20 September lalu, ia gagal mendapatkan pertolongan medis tepat waktu. Ambulans yang seharusnya bisa menempuh perjalanan delapan menit menuju Rumah Sakit Pemerintah Salfit terhalang oleh gerbang besi yang dikunci oleh militer Israel. Keluarga terpaksa memindahkan pasien dari satu ambulans ke ambulans lain dengan berjalan kaki melewati barikade, sebuah prosedur yang berujung fatal karena keterlambatan penanganan.
Kejadian serupa bukan merupakan kasus terisolasi, melainkan cerminan dari pola mobilitas yang lumpuh di wilayah pendudukan. Militer Israel secara rutin menerapkan penutupan akses total, termasuk selama periode hari raya keagamaan seperti festival Sukkot yang berlangsung hingga 3 Oktober. Penutupan ini menciptakan labirin birokrasi dan fisik yang menyulitkan warga Palestina untuk sekadar berobat, bekerja, atau menempuh pendidikan. Bagi warga, perjalanan singkat antarkota yang biasanya hanya memakan waktu kurang dari satu jam kini bisa membengkak menjadi belasan jam.
Data dari Colonization and Wall Resistance Commission (CRRC) menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. Hingga 25 September, tercatat ada 942 pos pemeriksaan dan titik penghalang di seluruh Tepi Barat, meningkat tajam dibandingkan 793 titik pada Maret 2024. Total panjang hambatan fisik ini mencapai 107,7 kilometer, memecah belah komunitas Palestina menjadi kantong-kantong terisolasi. Penutupan ini tidak hanya menghambat pergerakan manusia, tetapi juga memutus akses terhadap lahan pertanian dan fasilitas publik krusial.
Kondisi ini menciptakan kontras tajam di lapangan. Di saat warga Palestina tertahan berjam-jam atau harus memutar jalan hingga tengah malam, para pemukim Israel dilaporkan tetap dapat bergerak leluasa, bahkan dengan pengawalan militer saat memasuki desa-desa Palestina. Ketimpangan akses ini menjadi pemicu utama ketegangan sosial yang kian memuncak di wilayah tersebut. Situasi di Hebron, misalnya, memperlihatkan betapa akses menuju Masjid Ibrahimi dibatasi secara ketat bagi warga lokal, sementara akses bagi pemukim justru diprioritaskan.
Bagi pembaca Indonesia, fenomena ini menggambarkan betapa krusialnya kebebasan mobilitas sebagai hak dasar manusia. Dalam konteks Indonesia, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang merata menjadi pilar utama pembangunan nasional. Jika di Indonesia tantangan geografis seringkali menjadi hambatan utama dalam distribusi layanan publik, di Tepi Barat, hambatan tersebut justru bersifat artifisial dan politis. Ketidakpastian mobilitas yang dialami warga Tepi Barat merupakan antitesis dari prinsip mobilitas sosial yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di negara-negara demokratis.
Selain dampak fisik, trauma psikologis bagi warga yang terperangkap menjadi beban jangka panjang. Ibtihal Mansour, seorang warga Nablus, berbagi pengalaman pahit saat terjebak selama 14 jam di jalanan bersama anak-anaknya. Ia bahkan menyaksikan anaknya mengalami kekerasan fisik oleh tentara di pos pemeriksaan. Pengalaman ini bukan hanya soal keterlambatan tiba di tujuan, melainkan tentang hilangnya rasa aman dan martabat di tanah kelahiran sendiri. Banyak warga kini terpaksa mengandalkan solidaritas lokal, seperti mengubah aula pernikahan atau masjid menjadi tempat penampungan darurat bagi mereka yang tidak bisa pulang.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa situasi ini kemungkinan belum akan mereda dalam waktu dekat. Selama kebijakan penutupan berbasis keamanan dan hari raya terus diberlakukan tanpa adanya mekanisme koordinasi kemanusiaan yang efektif, risiko hilangnya nyawa akibat keterlambatan medis akan terus menghantui. Komunitas internasional, termasuk Indonesia, terus menyoroti pentingnya akses kemanusiaan yang tidak terhalang di wilayah pendudukan. Tanpa adanya intervensi atau perubahan kebijakan yang signifikan dari otoritas terkait, fragmentasi wilayah di Tepi Barat akan semakin dalam.
Secara geopolitik, penutupan akses ini mempersempit ruang diplomasi bagi solusi jangka panjang. Ketika kehidupan sehari-hari warga sipil terus terganggu oleh batasan fisik, kepercayaan terhadap proses perdamaian akan semakin memudar. Tren ke depan menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur militer di Tepi Barat akan terus berlanjut, yang berarti tantangan mobilitas bagi warga Palestina akan menjadi tantangan permanen yang harus dihadapi oleh generasi mendatang.
Respons dari otoritas Israel hingga saat ini masih minim terkait tuduhan pelanggaran akses kemanusiaan. Namun, tekanan dari berbagai organisasi kemanusiaan internasional terus mendesak agar aturan penutupan tidak mengabaikan nyawa manusia. Kebutuhan akan koridor medis yang steril dan terjamin keamanannya menjadi tuntutan mendesak yang disuarakan oleh para aktivis dan keluarga korban di Tepi Barat.
Pada akhirnya, kisah Zahriya Abu Hijleh adalah potret nyata dari dampak kebijakan yang mengabaikan sisi kemanusiaan. Kematiannya bukan sekadar statistik, melainkan bukti bahwa setiap gerbang besi dan pos pemeriksaan memiliki harga yang dibayar dengan nyawa. Dunia kini menanti apakah akan ada perbaikan mekanisme akses yang menjamin bahwa hak dasar untuk hidup dan mendapatkan pertolongan medis tidak lagi dikalahkan oleh kebijakan penutupan wilayah.