Puluhan pemuka agama senior di Israel melayangkan memorandum keras kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait rencana pembentukan Board of Peace (BoP) di Jalur Gaza. Dalam dokumen yang dipublikasikan oleh surat kabar Israel Hayom, para rabbi ini mendesak pemerintah untuk segera menghentikan segala bentuk keterlibatan pihak asing dalam manajemen keamanan di wilayah konflik tersebut.
Desakan ini tidak hanya ditujukan kepada Netanyahu, tetapi juga melibatkan Menteri Pertahanan Israel Katz serta seluruh jajaran kabinet keamanan. Para rabbi menyatakan kekhawatiran mendalam bahwa pengalihan kendali keamanan kepada entitas luar justru akan menjadi bumerang yang membahayakan keselamatan warga Israel secara jangka panjang.
Ketegangan ini bermula ketika BoP mengusulkan peta jalan 15 poin pada akhir Juli lalu. Rencana tersebut mencakup pelucutan senjata menyeluruh bagi Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya, transisi administrasi Jalur Gaza kepada Komite Nasional, hingga penarikan bertahap pasukan militer Israel. Namun, langkah ini justru memicu perdebatan sengit di dalam pemerintahan Israel sendiri.
Netanyahu secara tegas menolak proposal tersebut pada 9 Agustus. Ia bersikukuh bahwa syarat mutlak sebelum adanya penarikan pasukan adalah pelucutan senjata total terhadap Hamas. Sikap keras kepala ini juga didukung oleh sejumlah menteri sayap kanan, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang memandang bahwa keterlibatan pihak asing adalah bentuk kerentanan keamanan.
Bagi para rabbi, rencana BoP dianggap sebagai ancaman eksistensial yang dapat membuka jalan bagi berdirinya negara Palestina secara de facto. Mereka merujuk pada pengalaman masa lalu, yakni Perjanjian Oslo, yang menurut mereka adalah kesalahan besar yang tidak boleh terulang kembali. Narasi ini menunjukkan betapa dalamnya trauma dan ketidakpercayaan yang membayangi proses negosiasi perdamaian di kawasan tersebut.
Di sisi lain, Hamas justru memberikan respons yang kontras. Kelompok tersebut mendesak komunitas internasional untuk menekan Israel agar mau mengadopsi peta jalan yang diusulkan BoP. Hamas menyatakan komitmennya terhadap kesepakatan yang telah dimediasi, sebuah langkah yang sering kali dipandang oleh pengamat sebagai upaya untuk mengamankan posisi mereka dalam peta politik Gaza pasca-konflik.
Bagi pembaca di Indonesia, dinamika politik ini mencerminkan betapa kompleksnya proses rekonsiliasi pasca-perang di Timur Tengah. Indonesia, yang secara konsisten mendukung kedaulatan Palestina, tentu melihat penolakan dari kelompok garis keras Israel sebagai penghambat utama bagi stabilitas kawasan. Ketidaksepakatan internal di Israel menunjukkan bahwa perdamaian bukan hanya soal negosiasi dengan pihak luar, melainkan juga pertarungan narasi di dalam negeri mereka sendiri.
Perspektif ini relevan dengan posisi diplomasi Indonesia yang selalu menekankan solusi dua negara (two-state solution). Jika pihak otoritas Israel terus menutup diri terhadap keterlibatan internasional dalam skema perdamaian, maka jalur diplomatik yang selama ini diupayakan oleh banyak negara, termasuk Indonesia, akan menghadapi jalan buntu yang semakin panjang.
Kekhawatiran para rabbi mengenai keamanan warga Israel yang diserahkan kepada pihak asing menjadi poin krusial yang terus diulang dalam memorandum mereka. Mereka menegaskan bahwa menyerahkan kendali kepada pihak yang dianggap musuh merupakan langkah yang tidak bertanggung jawab. Retorika ini efektif dalam mempengaruhi opini publik sayap kanan di Israel yang saat ini memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan kabinet.
Ke depannya, nasib Board of Peace tampaknya akan semakin suram. Dengan penolakan resmi dari Netanyahu dan dukungan dari faksi sayap kanan, inisiatif tersebut kemungkinan besar akan berakhir sebagai dokumen teknis tanpa implementasi nyata. Tren ini memperlihatkan bahwa Israel cenderung memilih pendekatan militeristik dibandingkan solusi diplomatik yang melibatkan pihak ketiga.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa kebuntuan ini akan terus berlanjut selama tidak ada konsensus di internal pemerintahan Israel. Komunitas internasional kini dihadapkan pada realitas bahwa tekanan diplomatik saja tidak cukup untuk mengubah kebijakan keamanan Israel jika faktor domestik seperti tekanan dari kelompok agamawan dan menteri sayap kanan tetap mendominasi ruang gerak pemerintah.
Pada akhirnya, situasi ini menegaskan bahwa perdamaian di Gaza masih menjadi angan-angan yang jauh dari jangkauan. Selama narasi ketakutan akan 'bencana Oslo' masih menghantui para pengambil keputusan di Israel, keterlibatan pihak asing dalam tata kelola Gaza akan terus dipandang sebagai ancaman, bukan sebagai solusi bagi krisis kemanusiaan yang sedang terjadi.