Badan Perfilman Indonesia (BPI) resmi menjalin komunikasi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno untuk menjadi mitra strategis dalam menjadikan Jakarta sebagai kota sinema, bertepatan dengan perayaan lima abad ibu kota. Langkah ini diambil melalui peluncuran Jakarta Film Commission yang dirancang memperkuat ekosistem perfilman nasional di level pemerintah daerah.
Ketua Umum BPI Fauzan Zidni menyatakan pihaknya telah meminta dukungan DPRD DKI guna memfasilitasi kerja sama antara pemerintah provinsi dan lembaganya. Menurut dia, sinergi tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari pembangunan industri kreatif yang berkelanjutan. Jakarta dipilih karena memiliki basis penonton film terbesar di Indonesia berdasarkan data internal BPI.
Posisi Jakarta sebagai pusat konsumsi film tidak terlepas dari jumlah layar bioskop dan daya beli masyarakat yang tinggi. Selama bertahun-tahun, ibu kota menjadi barometer bagi film nasional sebelum menyebar ke daerah lain. Penguatan di hulu dan hilir industri menjadi kebutuhan mendesak agar produksi lokal tidak hanya bergantung pada pasar luar negeri.
Latar belakang gagasan kota sinema muncul saat banyak daerah berlomba menarik produksi film melalui insentif fiskal. Bali, Jogja, dan Surabaya telah lebih dulu menawarkan kemudahan lokasi syuting. Jakarta tertinggal dalam hal regulasi ramah produksi, padahal potensi cerita urban sangat besar. Kehadiran Jakarta Film Commission menjadi jawaban atas ketertinggalan tersebut.
Program yang diusung mencakup pengembalian pajak tontonan sebesar 50 persen bagi pelaku industri. Pemprov DKI juga memberikan diskon penggunaan lokasi syuting di aset milik daerah. Dukungan lain meliputi kemudahan perizinan dan promosi bersama untuk karya lokal maupun kolaborasi internasional.
Dampak kebijakan ini diproyeksikan memperluas lapangan kerja bagi pekerja kreatif di Jakarta. Sutradara, penata lampu, hingga vendor peralatan teknis akan merasakan efek langsung dari efisiensi biaya produksi. Industri film yang tumbuh optimal turut menyumbang pada pendapatan ekonomi kreatif secara nasional.
Di sisi budaya, film berperan merekam dinamika sosial masyarakat modern. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menilai pengembangan perfilman selaras dengan rencana menjadikan Jakarta sebagai kota global. Menurut dia, film menjelaskan kehidupan sosial dan menjadi contoh bagi masyarakat luas.
Suhud menegaskan dukungan legislatif terhadap kerja sama Pemprov dan BPI. Dukungan itu penting agar kebijakan insentif berjalan tanpa hambatan birokrasi. Penguatan ekosistem dinilai krusial mengingat Jakarta masih mendominasi jumlah penonton film Tanah Air.
Fauzan menambahkan, komunikasi dengan Rano Karno telah membuka jalan bagi penyusunan panduan operasional komisi film tersebut. Pihaknya berharap regulasi turunan segera terbit agar manfaatnya dapat dirasakan tahun ini. Kolaborasi dengan Netflix sebelumnya juga menjadi modal awal visi kota sinema.
Ke depan, Jakarta Film Commission ditargetkan menjadi rujukan bagi provinsi lain dalam merancang kebijakan serupa. Pertumbuhan industri film daerah diharapkan menyeimbangkan dominasi ibu kota. Perayaan lima abad Jakarta pada 2025 akan menjadi momentum uji coba sekaligus etalase karya perfilman Indonesia.
Langkah strategis ini membuktikan bahwa pemerintah daerah mulai memandang film sebagai infrastruktur ekonomi, bukan sekadar hiburan. Sinergi BPI, eksekutif, dan legislatif DKI dapat menjadi cetak biru pengembangan industri kreatif di masa depan.