Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) secara nasional pada Juni 2026 berada di level 127,65. Angka ini menunjukkan penurunan tipis sebesar 0,06 persen dibandingkan dengan catatan pada Mei 2026. Penurunan ini mencerminkan dinamika ekonomi di sektor pertanian yang dipengaruhi oleh disparitas antara kenaikan harga yang diterima dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh para petani.
Deputi
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, dalam konferensi pers Berita Resmi Statistik di Jakarta, menjelaskan bahwa kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 0,49 persen tidak mampu mengimbangi lonjakan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang mencapai 0,55 persen. Kondisi ini menjadi faktor utama yang menekan NTP nasional pada periode tersebut.
Dalam laporannya, BPS merinci bahwa komoditas yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan indeks harga yang diterima petani meliputi karet, gabah, bawang merah, dan jagung. Sebaliknya, kenaikan indeks harga yang dibayar petani didorong oleh peningkatan harga bawang merah, bensin, bawang putih, serta beras yang mencerminkan beban biaya operasional dan konsumsi rumah tangga petani yang meningkat.
Secara sektoral, hanya subsektor tanaman pangan yang menunjukkan performa positif dengan kenaikan NTP sebesar 0,75 persen. Sementara itu, subsektor lainnya mengalami tekanan, dengan penurunan paling tajam tercatat pada subsektor peternakan sebesar 1,85 persen. Subsektor hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, serta seluruh sektor perikanan juga mencatatkan angka penurunan yang bervariasi antara 0,01 hingga 0,53 persen.
Selain memantau NTP, BPS juga menyoroti fluktuasi harga beras nasional di berbagai tingkat distribusi. Harga beras di tingkat penggilingan mengalami kenaikan sebesar 0,97 persen secara bulanan dan melonjak 6,96 persen dibandingkan tahun sebelumnya (year on year). Tren serupa juga terjadi di tingkat grosir dan eceran, di mana inflasi harga beras terus menunjukkan tren kenaikan yang perlu diantisipasi dampaknya terhadap daya beli masyarakat.
Data ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kesejahteraan petani di tengah tantangan inflasi biaya produksi. BPS menegaskan bahwa rata-rata harga beras yang dilaporkan mencakup berbagai kualitas dan wilayah, sehingga dapat dijadikan acuan utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan stabilisasi pangan nasional dan perlindungan terhadap pendapatan petani di masa mendatang.