Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya kini tengah mengintensifkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Papua Pegunungan. Langkah strategis ini diambil untuk membangun basis data yang akurat, komprehensif, dan mutakhir mengenai seluruh aktivitas ekonomi serta kegiatan usaha yang tersebar di wilayah tersebut. Data ini nantinya diharapkan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran.
Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya, Arther L. Purmiasa, menegaskan bahwa sensus yang akan berlangsung pada Juni hingga Agustus 2026 ini mencakup cakupan wilayah yang luas. Secara khusus, BPS Jayawijaya bertanggung jawab atas tiga kabupaten, yakni Jayawijaya, Yalimo, dan Mamberamo Tengah. Upaya ini merupakan bagian dari agenda nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia untuk memetakan kekuatan ekonomi domestik secara nasional.
Guna memastikan kelancaran proses pendataan, BPS telah mengerahkan sebanyak 421 tenaga lapangan yang terlatih. Para petugas ini telah disebar ke berbagai titik di tiga kabupaten tersebut untuk menjangkau pelaku usaha, mulai dari skala kecil, menengah, hingga besar. Mobilisasi tenaga lapangan yang masif ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memotret struktur ekonomi di wilayah yang memiliki tantangan geografis cukup unik.
Lebih lanjut, Arther menjelaskan bahwa sensus ini memiliki urgensi jangka panjang yang krusial. Data yang terkumpul akan digunakan sebagai peta ekonomi untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dengan memiliki pemetaan ekonomi yang presisi, pemerintah pusat maupun daerah dapat menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing wilayah Papua Pegunungan di kancah nasional.
Selain wilayah kerja Jayawijaya, sensus ekonomi juga dilaksanakan secara serentak di kabupaten lainnya di Papua Pegunungan, seperti Nduga, Lanny Jaya, Tolikara, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. Pelaksanaan di wilayah tersebut ditangani oleh satuan kerja (satker) BPS masing-masing daerah. Sinergi antar-satker ini sangat penting untuk memastikan tidak ada data ekonomi yang terlewatkan dalam pendataan nasional tersebut.
Dalam proses di lapangan, tantangan sosial menjadi catatan tersendiri, di mana petugas kerap menghadapi penolakan dari masyarakat. Arther mengimbau agar masyarakat dapat lebih kooperatif dengan mengenali identitas petugas melalui seragam dan surat tugas resmi. Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan data yang jujur sangat menentukan keberhasilan program ini dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang berdampak positif bagi kesejahteraan penduduk setempat.