Andy Burnham, politisi senior Partai Buruh Inggris, saat ini menghadapi lima tantangan besar dalam upayanya mereformasi sistem layanan sosial Inggris yang dianggap bermasalah. Burnham, yang pernah menjabat sebagai menteri kesehatan, harus mengatasi kekurangan dana yang parah, resistensi politik, dan harapan publik yang tinggi untuk perubahan nyata.
Sistem layanan sosial Inggris, yang sebagian besar dikelola oleh penyedia independen bukan NHS, dinilai kurang pendanaan dan tidak adil. Diperkirakan ada dua juta lansia di Inggris yang saat ini memiliki kebutuhan perawatan yang tidak terpenuhi. Sekitar 10% orang berusia 65 tahun ke atas menghadapi biaya perawatan seumur hidup melebihi £100.000. Burnham sendiri menyebut sistem ini “rusak” dan pernah mencoba mereformasinya saat menjabat di kabinet Gordon Brown, meskipun rencananya gugur setelah Labour kalah pada pemilihan 2010.
Latar belakang upaya reformasi dimulai dengan laporan ekonom Andrew Dilnot pada 2011 yang mengusulkan batasan biaya perawatan seumur hidup yang didanai negara sekitar £35.000. Prinsip batasan ini diterima oleh menteri-menteri Konservatif, tetapi sistem Dilnot tidak pernah diterapkan. Mantan Perdana Menteri Theresa May memasukkan rencana terpisah tentang sistem dukungan layanan sosial baru dalam manifesto Tory 2017, yang mengusulkan untuk memasukkan nilai properti seseorang ke dalam tes kemampuan membayar perawatan di rumah. Rencana ini kontroversial karena pemilik rumah bisa diminta berkontribusi lebih besar berdasarkan nilai properti mereka, dan akhirnya May terpaksa menariknya dalam beberapa hari. Kegagalan ini disebut-sebut sebagai penyebab hilangnya mayoritas kursi Tory dalam pemilu tersebut.
Labour dalam manifesto 2024 berjanji menciptakan “layanan perawatan nasional” baru. Namun, Perdana Menteri Keir Starmer menunda reformasi tersebut dan menunjuk Baroness Louise Casey untuk mereview opsi-opsi yang ada, dengan batas waktu laporan akhir pada 2028. Burnham telah menyarankan agar Casey melaporkan temuannya lebih awal, pada akhir 2026, dan bisa memilih untuk menerapkan rekomendasinya. Namun, setiap reformasi diperkirakan membutuhkan dana miliaran pound per tahun.
Salah satu opsi pendanaan yang pernah diusulkan Burnham adalah merevisi pajak warisan untuk membiayai reformasi layanan sosial, dengan ide pengenaan pajak sebesar 10% pada semua warisan. Polling sering menunjukkan bahwa pajak warisan dianggap sebagai pajak paling tidak adil. Baru-baru ini, ia menyatakan kesediaannya menghapus pajak warisan sepenuhnya dan mengalihkan fokus pada pengenaan pajak yang tepat terhadap orang kaya selama mereka masih hidup.
Hambatan politik semakin besar karena masyarakat Inggris enggan melihat properti mereka dihitung sebagai aset dalam tes kemampuan membayar. Pengalaman tahun 2017 menunjukkan bahwa perubahan yang dianggap membebani pemilih bisa berakibat fatal pada mayoritas parlemen. Burnham harus merancang reformasi yang tidak hanya efektif secara fiskal tetapi juga dapat diterima secara politik.
Dari perspektif Indonesia, tantangan serupa mengintai meskipun sistem jaminan sosial di Indonesia masih didominasi oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang belum mencakup layanan perawatan jangka panjang yang komprehensif. Populasi lansia Indonesia terus meningkat, dan ketergantungan pada keluarga masih menjadi tulang punggung perawatan. Pengalaman Inggris dapat menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya merancang skema pendanaan yang adil dan menghindari kebijakan yang membebani secara politis.
Teknologi menawarkan solusi potensial, mulai dari telecare hingga alat pemantauan jarak jauh yang dapat mengurangi beban biaya layanan di rumah. Namun, adopsi teknologi ini memerlukan infrastruktur yang memadai dan kebijakan pendukung yang jelas.
“Sistem ini benar-benar rusak,” kata Burnham saat membahas perlunya perubahan. “Kita tidak bisa terus membiarkan jutaan lansia tanpa akses ke perawatan yang terjangkau.” Usulannya tentang pengenaan pajak 10% pada warisan dan skema pajak baru bagi kelompok kaya mencerminkan upayanya mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan.
Ke depan, laporan Casey pada 2026 akan menjadi penentu arah kebijakan. Jika rekomendasinya diterapkan, Inggris bisa memiliki peta jalan yang jelas untuk mereformasi layanan sosial, yang mungkin menjadi referensi bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa, termasuk Indonesia, dalam merancang sistem perlindungan lansia yang berkelanjutan dan adil.
Bagaimana respons publik terhadap usulan pembiayaan Burnham? Apakah pajak warisan yang diusulkan akan memicu reaksi negatif seperti yang dialami Theresa May? Dan apa langkah konkret yang akan diambil Indonesia untuk mempersiapkan sistem perawatan lansia di tengah populasi yang semakin menua?