Laporan terbaru dari Kantor Ombudsman Hong Kong menyoroti serangkaian kekurangan serius dalam pengelolaan taman negara di wilayah tersebut. Temuan ini mencakup minimnya pengawasan rutin, durasi perbaikan yang sangat lamban, hingga penyediaan informasi yang tidak memadai bagi para pendaki. Masalah-masalah ini dinilai telah menurunkan standar keamanan publik serta kenyamanan pengunjung secara signifikan.
Dalam laporan yang dirilis pada Senin lalu, pihak Ombudsman menekankan bahwa taman negara, jalur pendakian, dan fasilitas pendukung lainnya merupakan aset publik yang vital. Fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi dan olahraga bagi warga, tetapi juga menjadi tempat penting untuk berinteraksi dengan alam. Oleh karena itu, tata kelola yang buruk dianggap mencederai hak masyarakat dalam menikmati ruang terbuka hijau.
Menanggapi temuan tersebut, Ombudsman telah mengajukan 42 rekomendasi perbaikan kepada Departemen Pertanian, Perikanan, dan Konservasi (AFCD) Hong Kong. Pihak AFCD, sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas pengelolaan taman, telah menyatakan penerimaan mereka terhadap seluruh rekomendasi tersebut dan berkomitmen untuk melakukan perombakan menyeluruh dalam sistem manajemen pemeliharaan fasilitas.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan utama adalah kerusakan tempat berteduh (rain shelter) di Aberdeen Country Park. Meskipun kerusakan atap telah dilaporkan sejak April 2019 dan dikategorikan sebagai kondisi mendesak, perbaikannya justru tertunda selama lima tahun sembilan bulan. Lambannya respons ini menyebabkan kerusakan semakin parah hingga tingkat integritas struktural bangunan tersebut terancam.
Pada April 2021, divisi teknik departemen terkait akhirnya menyimpulkan bahwa bangunan tersebut tidak lagi bisa diperbaiki dengan metode sederhana. Hal ini memaksa otoritas untuk melakukan pembangunan ulang secara total, yang seharusnya dapat dihindari jika penanganan dilakukan lebih cepat sejak awal laporan masuk. Kasus ini menjadi preseden buruk bagi efisiensi birokrasi dalam pemeliharaan aset publik.
Ke depannya, Ombudsman mendesak agar AFCD meningkatkan sistem pemantauan berkala dan mempercepat alur kerja perbaikan. Langkah ini sangat krusial guna memastikan bahwa setiap fasilitas di taman negara tetap aman digunakan oleh masyarakat luas. Perubahan ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas infrastruktur, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah dalam menjaga fasilitas rekreasi di ruang terbuka.