Pemerintah Tiongkok mengeluarkan pernyataan keras menyusul tuduhan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Beijing telah mencuri data pemilih dalam jumlah besar dan mengintervensi pemilu di negara tersebut. Trump pada Jumat lalu mengumumkan deklasifikasi dokumen intelijen yang menurutnya mengungkap campur tangan asing secara luas serta kerentanan serius dalam sistem pemilu AS. Dalam pidato yang disiarkan secara nasional, ia menyebut Tiongkok memperoleh 220 juta data pemilih Amerika, yang ia sebut sebagai “kompromi data pemilu terbesar dalam sejarah.”
Dalam pidatonya, Trump juga mengutip laporan CIA yang menyatakan bahwa pada pertengahan 2018, ketika masa jabatan pertamanya, Partai Komunis Tiongkok telah merumuskan kebijakan untuk “memanfaatkan seluruh elemen di dalam dan luar negeri” yang menentang Trump. Tujuannya, menurut Trump, adalah untuk mengurangi potensi perolehan suaranya pada pemilu 2020, mendorongnya mengundurkan diri, atau menggagalkan dirinya terpilih kembali.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menanggapi tuduhan tersebut di Beijing. “Tuduhan Amerika Serikat tidak memiliki dasar fakta dan bertujuan untuk menjelekkan Tiongkok,” kata Lin kepada para wartawan. Ia menegaskan bahwa Tiongkok berpegang teguh pada prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara lain. “Tiongkok tidak tertarik untuk mencampuri pemilu Amerika Serikat dan tidak pernah melakukannya,” ujarnya.
Lin kemudian balik bertanya, “Siapa yang selama ini secara sewenang-wenang mencampuri urusan dalam negeri negara lain, melakukan pengawasan tanpa pandang bulu terhadap pemerintah, bisnis, dan masyarakat di seluruh dunia dalam jangka waktu lama, serta membahayakan data warga negara lain dalam skala besar?” Pernyataan ini mencerminkan narasi yang sering digunakan Tiongkok dalam membantah tuduhan campur tangan.
Deklasifikasi dokumen intelijen yang dirilis Trump menyebutkan adanya kerentanan serius dalam sistem pemilu AS, termasuk eksploitasi data pemilih oleh pihak asing. Dokumen-dokumen tersebut, menurut Trump, menunjukkan bahwa Tiongkok telah memanfaatkan celah keamanan untuk mengumpulkan informasi yang dapat memengaruhi hasil pemilu.
Reaksi di Washington beragam. Beberapa analis menilai tuduhan Trump sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik menjelang pemilu paruh waktu yang dijadwalkan pada November 2026, seperti yang disebutkan dalam laporan sumber. Namun, pejabat intelijen AS membenarkan bahwa data pemilih AS memang pernah menjadi target utama operasi cyber asing.
Bagi Indonesia, peristiwa ini menjadi pengingat tentang pentingnya menjaga kedaulatan data dan integritas pemilu. Sistem pemilu digital di Indonesia masih relatif rentan terhadap serangan cyber, terutama menjelang pemilihan kepala daerah dan pemilu legislatif 2024. Upaya perlindungan data pemilih harus diperkuat, dan kerja sama regional dalam bidang keamanan siber perlu ditingkatkan untuk mencegah intervensi asing yang mungkin memanfaatkan kerentanan serupa.
Para ahli keamanan siber di Jakarta menekankan bahwa perlindungan terhadap data pemilih tidak hanya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga memerlukan sinergi dengan penyedia layanan TI dan masyarakat. “Jika negara sebesar AS pun mengalami kebocoran data pemilih dalam skala besar, kita harus waspada dan segera memperkuat sistem kita,” kata Dr. Arief Rahman, pakar keamanan digital dari Universitas Indonesia.
Sementara itu, sektor teknologi di Tiongkok merespons dengan menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan dapat merusak kepercayaan global terhadap platform mereka. Perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok menegaskan bahwa mereka mematuhi peraturan internasional dan tidak terlibat dalam aktivitas yang merugikan kepentingan nasional negara lain.
Pernyataan Lin Jian mengakhiri dengan seruan agar AS berhenti menggunakan tuduhan tanpa bukti sebagai alat diplomasi. “Kita harus fokus pada kerja sama daripada saling menyalahkan,” tambahnya.
Ke depan, dinamika ini dapat memengaruhi hubungan diplomatik AS-Tiongkok, terutama dalam hal kerja sama di bidang teknologi dan perdagangan. Bagi Indonesia, hal ini menjadi peluang untuk memperkuat kebijakan data lokal dan mendorong standar keamanan siber yang lebih ketat di kawasan ASEAN, sehingga mengurangi risiko intervensi asing dalam proses demokrasi di masa depan.