Pemerintah China melalui Kementerian Perdagangan secara resmi mengumumkan kebijakan baru yang memberikan imbalan bagi perusahaan maupun individu yang melaporkan pelanggaran ekspor mineral tanah jarang (rare earth) dan mineral strategis lainnya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperketat pengawasan terhadap komoditas yang memegang peranan krusial dalam rantai pasok teknologi global tersebut.
Kebijakan yang akan mulai berlaku efektif pada 1 Juli mendatang ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal dalam memerangi berbagai bentuk pelanggaran serta ketidaksesuaian prosedur ekspor. Pihak kementerian menyatakan bahwa setiap pihak memiliki hak dan tanggung jawab untuk melaporkan tindakan yang dicurigai melanggar aturan hukum terkait ekspor mineral strategis yang memiliki penggunaan ganda (dual-use).
Pengumuman ini bertepatan dengan konfirmasi otoritas Jepang mengenai penahanan dua warga negaranya di China. Keduanya diduga terlibat dalam upaya penyelundupan barang-barang yang mengandung mineral tanah jarang keluar dari wilayah China. Insiden ini semakin menegaskan urgensi pemerintah Beijing dalam memperketat kontrol perbatasan terhadap komoditas yang menjadi rebutan industri teknologi dunia.
Dalam regulasi terbaru tersebut, pemerintah China juga memberikan insentif berupa keringanan sanksi bagi entitas ekspor yang bersedia melakukan pengakuan secara sukarela. Jika sebuah perusahaan melaporkan pelanggaran yang mereka lakukan sendiri, pihak berwenang akan mempertimbangkan langkah tersebut sebagai faktor mitigasi dalam penentuan hukuman, guna mendorong transparansi dan kepatuhan dalam industri mineral strategis.
Lebih dari selusin jenis pelanggaran telah dirinci oleh Kementerian Perdagangan, termasuk di antaranya ekspor tanpa lisensi yang sah, upaya untuk mengakali batasan kuota, hingga transfer ilegal teknologi mineral strategis ke luar negeri. Transfer ilegal ini mencakup praktik melalui lisensi kekayaan intelektual, investasi, dan berbagai saluran lainnya yang dianggap berpotensi merugikan kepentingan nasional China.
Selain menyasar eksportir langsung, regulasi ini juga menjangkau pihak-pihak yang secara sadar memberikan layanan atau dukungan kepada individu maupun perusahaan yang melakukan ekspor mineral terkontrol secara ilegal. Dengan memperluas cakupan penegakan hukum, Beijing berharap dapat menciptakan ekosistem pengawasan yang lebih komprehensif guna mengamankan supremasi mereka atas sumber daya mineral strategis yang sangat dibutuhkan dalam produksi perangkat elektronik modern dan sektor pertahanan.