Pemerintah China baru saja mengambil langkah tegas dengan mencopot enam perwira tinggi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dari badan legislatif tertinggi negara tersebut. Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa Presiden Xi Jinping tidak akan melonggarkan kampanye anti-korupsi yang sedang berlangsung di dalam tubuh militer China. Langkah ini diumumkan melalui pemberitahuan resmi dari Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional pada Jumat malam lalu.
Secara keseluruhan, terdapat 13 anggota legislatif yang diberhentikan dari jabatannya, sementara satu anggota lainnya dilaporkan telah mengundurkan diri. Meskipun fokus utama tertuju pada sektor militer, pembersihan ini juga menyasar kalangan birokrat sipil. Di antara mereka yang dicopot terdapat mantan pejabat tinggi regulator keuangan serta mantan kepala partai di wilayah Xinjiang, menunjukkan cakupan operasi yang cukup luas.
Indikasi mengenai keterlibatan para perwira tinggi PLA dalam penyelidikan internal sebenarnya sudah mulai tercium beberapa waktu lalu. Beberapa nama yang masuk dalam daftar pencopotan diketahui telah absen dari agenda-agenda penting partai. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah Jenderal Xu Xueqiang, yang berasal dari Departemen Pengembangan Peralatan Komisi Militer Pusat, yang diketahui tidak menghadiri pertemuan besar partai pada bulan Oktober lalu.
Selain Jenderal Xu, sorotan juga tertuju pada Letnan Jenderal Wang Kangping dari Komando Teater Timur. Meskipun sempat menghadiri pertemuan tersebut, namanya tidak masuk dalam daftar promosi untuk menjadi anggota penuh Komite Sentral Partai Komunis. Hal ini memicu spekulasi luas di kalangan pengamat politik mengenai posisi dan statusnya sebelum akhirnya resmi diberhentikan dari parlemen.
Langkah drastis ini menegaskan kembali komitmen Presiden Xi Jinping untuk membersihkan militer dari elemen-elemen yang dianggap tidak sejalan atau terlibat dalam praktik korupsi. Bagi Beijing, integritas militer adalah pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional dan ambisi geopolitik China di panggung internasional. Upaya pembersihan ini dipandang sebagai cara untuk memastikan loyalitas penuh kepada kepemimpinan pusat.
Para pengamat menilai bahwa gelombang pemecatan ini merupakan bagian dari upaya reorganisasi besar-besaran di jajaran elit militer. Dengan menyingkirkan tokoh-tokoh yang dianggap bermasalah, Xi Jinping berusaha memperkuat kendali mutlak atas angkatan bersenjata. Proses hukum lebih lanjut terhadap para jenderal tersebut kemungkinan besar akan tetap menjadi rahasia, namun dampaknya terhadap struktur kekuasaan di China akan sangat signifikan dalam jangka panjang.