Pemerintah China secara resmi mengumumkan dimulainya operasi patroli baru oleh penjaga pantai mereka di wilayah perairan sebelah timur Taiwan pada Sabtu (4/7). Langkah ini memicu reaksi keras dari otoritas Taipei, mengingat intensitas kehadiran militer dan aparat maritim China di sekitar wilayah tersebut terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Aksi ini menjadi sorotan internasional karena dianggap sebagai bagian dari strategi 'lawfare' atau perang hukum yang digunakan Beijing untuk mengukuhkan klaim kedaulatan atas Taiwan.
Dalam pernyataan resminya, Penjaga Pantai China menegaskan bahwa armada mereka akan melakukan patroli penegakan hukum di area tersebut. Mereka menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan di wilayah yang diklaim sebagai perairan yurisdiksi China. Pihak Beijing menekankan komitmennya untuk menjaga kedaulatan wilayah dan hak-hak maritim mereka dengan tetap konsisten melakukan patroli rutin di sekitar pulau yang dianggap sebagai bagian dari wilayah mereka tersebut.
Pemerintah Taiwan merespons tindakan tersebut dengan kecaman tajam. Taipei menyebut langkah China sebagai perluasan kekuasaan ilegal yang melanggar hukum internasional serta mengganggu stabilitas regional. Penjaga Pantai Taiwan saat ini terus memantau pergerakan dua kapal China yang dilaporkan berada sekitar 54 mil laut dari Hualien, sebuah wilayah yang menampung pangkalan udara strategis. Dua kapal Taiwan telah disiagakan untuk membayangi dan memastikan kapal-kapal asing tersebut tidak memasuki perairan terlarang.
Ketegangan ini merupakan insiden kedua dalam kurun waktu satu bulan terakhir di perairan timur Taiwan. Sebelumnya, patroli serupa sempat memicu kekhawatiran di berbagai ibu kota negara Barat, termasuk keterlibatan diplomatik dari Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan Inggris. Kehadiran kapal penjaga pantai China di area ini dinilai sebagai upaya sistematis untuk menormalisasi kehadiran mereka di wilayah yang selama ini dikelola oleh pemerintah demokratis Taiwan.
Otoritas Taiwan telah mengeluarkan instruksi tegas kepada kapal-kapal lokal di wilayah timur agar tidak mengindahkan tuntutan pemeriksaan atau penggeledahan yang dilakukan oleh Penjaga Pantai China. Taiwan menegaskan bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk intervensi fisik jika diperlukan, untuk mengusir kapal yang dianggap mengganggu perairan mereka. Taipei bersikeras bahwa Beijing tidak memiliki hak kedaulatan atau yurisdiksi atas pulau tersebut maupun perairan di sekitarnya.
Situasi ini semakin kompleks setelah Kementerian Sumber Daya Alam China menerbitkan opini hukum terkait pembicaraan batas maritim antara Jepang dan Filipina. Beijing memperingatkan negara-negara lain untuk tidak terlibat dalam urusan yang diklaim sebagai wilayah perairan China. Dengan meningkatnya eskalasi di Selat Taiwan dan sekitarnya, komunitas internasional kini menaruh perhatian besar terhadap potensi konflik yang dapat berdampak pada keamanan jalur pelayaran global di kawasan Indo-Pasifik.