Pemerintah China resmi memberlakukan peraturan baru terkait investasi luar negeri yang berbasis pada pertimbangan keamanan nasional per Rabu (1/7). Kebijakan ini memberikan otoritas Beijing kerangka hukum yang lebih luas untuk mengawasi arus modal serta mobilitas personel lintas batas. Langkah ini diambil di tengah intensitas persaingan teknologi yang semakin tajam dengan Amerika Serikat, terutama dalam sektor-sektor strategis seperti kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, dan teknologi hijau.
Dewan Negara China menyatakan bahwa regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi investasi luar negeri. Namun, aturan tersebut secara eksplisit mewajibkan setiap investasi untuk mematuhi konsep keamanan nasional secara komprehensif. Pemerintah kini memiliki wewenang penuh untuk melakukan peninjauan mendalam terhadap transaksi atau transfer aset yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas atau kepentingan nasional China.
Salah satu perubahan paling signifikan dalam aturan ini adalah perluasan cakupan pembatasan. Jika sebelumnya pengawasan berfokus pada perpindahan barang dan data, kini aturan tersebut mencakup ekspor jasa. Hal ini meliputi pengiriman ahli teknis ke luar negeri hingga pelaksanaan pelatihan teknis di negara lain, yang dinilai sebagai bagian dari perlindungan kekayaan intelektual dan keunggulan kompetitif domestik.
Komisi Peninjauan Ekonomi dan Keamanan AS-China menyoroti bahwa regulasi ini memberikan diskresi yang sangat besar bagi otoritas China untuk menentukan pelanggaran. Para analis khawatir bahwa ketidakpastian hukum ini akan menciptakan risiko bagi perusahaan asing yang beroperasi di China serta menghambat ekosistem teknologi lokal untuk mengakses pasar global secara bebas.
Alicia Garcia-Herrero, kepala ekonom Asia-Pasifik di Natixis, menilai kebijakan ini sebagai sinyal negatif bagi mitra dagang internasional, termasuk Eropa. Menurutnya, pembatasan ketat terhadap talenta dan model AI China akan mempersulit negara-negara lain untuk berkolaborasi atau mengandalkan teknologi China dalam pengembangan infrastruktur digital mereka sendiri di masa depan.
Sebagai konsekuensi dari kebijakan ini, negara-negara di luar poros AS-China diprediksi akan mulai mencari aliansi strategis baru. Fokus pada kemitraan dengan pemain kunci seperti Jepang dan Korea Selatan kemungkinan besar akan meningkat agar ketergantungan terhadap teknologi China dapat diminimalisir, sekaligus menjaga stabilitas rantai pasok global di tengah ketegangan geopolitik yang terus berlanjut.