Kementerian Perdagangan China resmi memberlakukan kontrol ekspor ketat terhadap puluhan entitas asal Jepang. Langkah ini diambil sebagai respons atas apa yang disebut Beijing sebagai 'militerisme baru' yang dilakukan oleh Tokyo. Kebijakan ini menandai eskalasi terbaru dalam ketegangan ekonomi dan diplomatik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan antara kedua negara tetangga tersebut.
Dalam pernyataan resminya pada hari Senin, otoritas China mengumumkan penambahan 20 organisasi ke dalam daftar hitam entitas yang dilarang menerima barang-barang dengan penggunaan ganda (dual-use) yang berpotensi diaplikasikan untuk kepentingan militer. Keputusan ini diambil dengan alasan keamanan nasional dan kekhawatiran terkait proliferasi senjata. Beberapa entitas yang masuk dalam daftar ini mencakup lembaga afiliasi negara seperti National Institute for Defense Studies, Naval Systems Research Center, dan Ground Systems Research Center, serta perusahaan manufaktur besar seperti Mitsubishi Precision, MHI Logitech, dan Kawajyu Gifu Manufacturing.
Selain daftar hitam, China juga memperluas daftar pengawasan (watch list) dengan menambahkan 20 organisasi lainnya, termasuk Mitsui E&S, Terra Drone, dan Hitachi Advanced Systems. Entitas dalam daftar ini diwajibkan untuk menyerahkan penilaian risiko serta jaminan tertulis bahwa ekspor yang mereka lakukan tidak akan berkontribusi pada peningkatan kapabilitas militer Jepang.
Juru bicara Kementerian Perdagangan China menegaskan bahwa langkah ini sepenuhnya sah dan sesuai dengan hukum internasional. Pihaknya membantah bahwa kebijakan tersebut akan mengganggu pertukaran ekonomi dan perdagangan normal antara China dan Jepang. Namun, pihak Beijing secara tajam mengkritik kebijakan pertahanan Jepang yang dianggap melenceng dari jalur damai dan semakin condong ke arah remiliterisasi serta penempatan senjata ofensif di luar negeri.
Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, secara tegas mendesak Beijing untuk segera mencabut tindakan tersebut. Pemerintah Jepang menilai langkah sepihak China sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima dan merugikan hubungan bilateral. Ketegangan ini semakin memanas setelah Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, memberikan sinyal mengenai potensi intervensi militer jika China mencoba mengambil kendali atas Taiwan.
Hubungan antara China dan Jepang memang telah lama diwarnai oleh sengketa sejarah dan wilayah. Namun, situasi memburuk secara signifikan sejak akhir tahun lalu ketika pemerintahan Takaichi menjadikan pertahanan nasional sebagai prioritas utama. Dengan peningkatan anggaran militer hingga 2 persen dari PDB dan upaya revisi konstitusi pasifis, Jepang kini berada dalam posisi yang berseberangan dengan ambisi unifikasi wilayah yang diusung oleh pemerintah China.