Kawasan Asia-Pasifik kini tengah menahan napas menanti hasil pemilihan sela Amerika Serikat yang berlangsung Selasa ini. Di tengah ketidakpastian global yang dipicu konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran, negara-negara di kawasan ini berharap adanya perubahan kebijakan signifikan dari Washington, terutama terkait tarif perdagangan dan stabilitas energi.
Namun, para analis menilai ekspektasi akan perubahan drastis di bawah sisa masa jabatan Presiden Donald Trump tampaknya jauh dari kenyataan. Meskipun Partai Demokrat berpeluang besar merebut kendali DPR, bahkan berpotensi menggeser posisi Republik di Senat, struktur politik Amerika Serikat saat ini diprediksi tidak akan mampu meredam kebijakan eksekutif yang agresif.
Steven Okun, pakar perdagangan sekaligus CEO APAC Advisors yang berbasis di Singapura, menyebut fenomena politik ini sebagai teater yang berdampak luas. Kawasan Asia-Pasifik menjadi wilayah yang paling terpukul oleh perang di Iran, mengingat ketergantungan tinggi pada pasokan minyak dan gas dari Teluk yang melintasi Selat Hormuz.
Ketika Iran menutup jalur vital tersebut sebagai balasan atas serangan AS dan Israel, banyak negara Asia mengalami krisis energi. Filipina, yang mengimpor lebih dari 90 persen kebutuhan minyak mentah dari kawasan Teluk, bahkan harus menetapkan status darurat energi nasional sejak Maret lalu. Beban subsidi bahan bakar pun membengkak bagi ekonomi besar seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam demi menjaga daya beli masyarakat.
Di sisi lain, kebijakan tarif Trump yang bersifat resiprokal telah mengguncang pasar global sejak tahun lalu. Tarif sebesar 10 hingga 50 persen yang dikenakan pada 90 negara menghantam ekonomi Asia dengan keras. Vietnam, Kamboja, dan Laos mencatat angka tarif di atas 45 persen, menciptakan hambatan besar bagi ekspor kawasan tersebut ke pasar Amerika.
Bagi Indonesia, kebijakan tarif yang menyasar negara-negara yang dituduh gagal menghentikan impor berbasis kerja paksa juga memberikan tekanan tersendiri. Indonesia masuk dalam daftar 60 mitra dagang yang terdampak kebijakan tarif 10 hingga 12,5 persen per Juli lalu. Situasi ini memaksa pemerintah dan pelaku industri domestik memutar otak untuk mencari diversifikasi pasar ekspor di luar Amerika Serikat.
Para pengamat berpendapat bahwa meskipun Kongres dikuasai oleh oposisi, hal itu tidak akan serta-merta mengubah arah kebijakan perdagangan Presiden Trump. Kongres dinilai tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk mencabut kebijakan tarif yang sudah diimplementasikan melalui jalur eksekutif. Satu-satunya celah yang mungkin terbuka adalah pengawasan ketat melalui dengar pendapat atau upaya pemeriksaan terkait perang di Iran.
Joshua Kurlantzick dari Council on Foreign Relations menyoroti bahwa keinginan terbesar kawasan ini sebenarnya melampaui sekadar perdagangan. Negara-negara Asia mengharapkan kepastian jaminan keamanan dari AS, terutama di tengah ketegangan di Laut Tiongkok Selatan serta Selat Taiwan. Ketidakpastian ekonomi yang dipicu oleh perilaku politik AS membuat dunia usaha di kawasan ini berada dalam posisi yang sangat rentan.
Menariknya, ada harapan tipis dari kubu Partai Republik yang pro-perdagangan bebas. Jika hasil pemilu sela ini menunjukkan penolakan keras terhadap kebijakan Trump, faksi moderat di Partai Republik mungkin akan lebih berani bersuara. Hal ini bisa membuka peluang bagi negara Asia untuk memperoleh pengecualian tarif atau keringanan ekspor di masa depan.
Sementara itu, persaingan teknologi antara AS dan Tiongkok diprediksi akan tetap memanas, terlepas dari siapa yang memenangkan kursi terbanyak di Kongres. Regulasi baru seperti Remote Access Security Act diperkirakan akan tetap melaju, memperluas kontrol ekspor yang akan berdampak langsung pada rantai pasok teknologi global.
Secara keseluruhan, negara-negara Asia-Pasifik harus bersiap menghadapi realitas bahwa stabilitas ekonomi global masih akan ditentukan oleh dinamika politik internal Amerika Serikat hingga pemilihan presiden 2028. Ketergantungan pada pasar AS yang tidak menentu mengharuskan kawasan ini untuk memperkuat integrasi ekonomi regional demi ketahanan jangka panjang.
Sebagai langkah antisipasi, Indonesia perlu mempercepat diversifikasi mitra dagang ke kawasan non-tradisional dan memperkuat diplomasi ekonomi untuk meminimalisir dampak tarif sepihak. Stabilitas di Selat Hormuz dan Laut Tiongkok Selatan tetap menjadi variabel utama yang akan menentukan seberapa besar guncangan yang akan dirasakan oleh ekonomi domestik dalam beberapa tahun ke depan.