Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa keselamatan jiwa warga harus menjadi prioritas mutlak dalam penanganan pasca gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur, Sabtu (15/8/2026). Guncangan berkekuatan 7,7 magnitudo itu menghancurkan tembok rumah sederhana di Maumere, Manggarai Barat, dan Labuan Bajo, sekaligus merusak fasilitas Pelabuhan Maumere dan Hotel Jayakarta Bajo.
Dalam keterangan resmi di Jakarta, Dasco mengimbau masyarakat terdampak tetap waspada dan hanya mengikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, serta pemerintah daerah. Ia memastikan pimpinan DPR segera mengkoordinasikan dengan alat kelengkapan dewan, termasuk komisi-komisi terkait dan legislator asal dapil NTT, untuk memastikan evakuasi, layanan kesehatan, logistik, hingga pemulihan fasilitas berjalan cepat.
Gempa ini terjadi di wilayah yang dikenal sebagai bagian dari Cincin Api Pasifik, zona tektonik paling aktif di dunia. NTT berada di perempatan lempeng Australia, Eurasia, dan Filipina, membuatnya rentan gempa besar dan tsunami. Data BMKG mencatat puluhan gempa terasa setiap bulan di wilayah ini, namun magnitudo 7,7 termasuk langka dan berpotensi kerusakan masif.
Kepala Pusat Gempa BMKG Teguh Rahayu memaparkan hasil pemantauan awal Stasiun Geofisika Kupang serta koordinasi dengan BPBD setempat. Menurutnya, lindu dirasakan dengan intensitas yang bervariasi hingga ke wilayah sekitarnya. BMKG terus memantau potensi aftershock yang bisa memperparah kerusakan bangunan yang sudah teretesi.
Dampak kerusakan di Labuan Bajo, gerbang pariwisata Komodo, menimbulkan kekhawatiran terpisah. Hotel Jayakarta Bajo yang rusak merupakan salah satu akomodasi padat dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara. Jika pemulihan lambat, sektor pariwisata — tulang punggung ekonomi Manggarai Barat — akan terpuruk lama, memengaruhi penghidupan ribuan pekerja informal dan pengusaha kecil.
Pelabuhan Maumere yang mengalami kerusakan fasilitas juga mengancam pasokan logistik ke pulau-pulau kecil di Flores Timur dan sekitarnya. Pelabuhan ini adalah gerbang utama distribusi bahan pokok, bahan bakar, dan material bangunan. Gangguan operasionalnya berpotensi memicu kenaikan harga dan kelangkaan barang di wilayah pedalaman.
Dasco menyampaikan duka cita mendalam kepada korban dan keluarga mereka. "Semoga seluruh masyarakat terdampak diberikan kekuatan dan keselamatan," ucap Ketua Harian Partai Gerindra itu. Ia juga menegaskan komitmen legislatif untuk mengawasi anggaran darurat dan percepatan rehabilitasi melalui mekanisme APBN-P dan dana desa.
Sementara itu, BNPB bersama TNI, Polri, dan BPBD Provinsi NTT telah menggerakkan tim SAR dan posko kesehatan darurat. Pesawat Hercules C-130 dan helikopter disiapkan untuk mengangkut logistik ke daerah terpencil yang jalan aksesnya terputus akibat longsoran. Bantuan medis, tenda, serta unit pengolahan air bersih menjadi prioritas pengiriman pertama.
Ahli mitigasi bencana dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Eko Yulianto, menilai kerusakan rumah sederhana mencerminkan rendahnya penerapan standar bangunan tahan gempa di daerah. Banyak warga masih membangun dengan batu bata tanpa struktur rangka baja atau penyambungan yang kuat. Ia menyarankan pemerintah daerah mewajibkan prinsip "build back better" dalam rehabilitasi.
Pemerintah Provinsi NTT melalui Gubernur Viktor Laiskodat telah menetapkan status darurat bencana alam provinsi selama 14 hari. Kebijakan ini memudahkan penarikan dana darurat DIPA dan mobilisasi aparat lintas kabupaten/kota tanpa birokrasi panjang. Namun, tantangan geografis kepulauan tetap jadi hambatan logistik terbesar.
Ke depan, fokus akan beralih ke reconstruksi jangka menengah. DPR mendorong alokasi anggaran khusus untuk retrofitting fasilitas publik vital — sekolah, puskesmas, pelabuhan, dan bandara — agar tahan gempa. BMKG juga akan menambah stasiun seismograf dan bouy tsunami di perairan Flores guna mempercepat early warning.
Bencana ini mengingatkan kembali kerentanan Indonesia sebagai negara kepulauan di jalur tektonik aktif. Bukan soal jika gempa besar akan terulang, tapi kapan. Investasi mitigasi, edukasi masyarakat, dan perencanaan tata ruang berbasis risiko bencana bukan pilihan, melainkan keharusan untuk melindungi nyawa jutaan warga di NTT dan seluruh nusantara.