Menjelang pertemuan para menteri luar negeri ASEAN yang dijadwalkan berlangsung di Manila pada 21-22 Juli, sebuah pergeseran strategi yang signifikan mulai terlihat dalam pendekatan blok regional tersebut terhadap krisis di Myanmar. Meskipun ASEAN secara resmi tetap berkomitmen pada 'Konsensus Lima Poin' yang disepakati untuk meredam konflik pasca-kudeta tahun 2021, beberapa negara anggota kini mulai mempertanyakan efektivitas tekanan kolektif yang selama ini diterapkan.
Beberapa negara anggota ASEAN berpendapat bahwa pendekatan yang lebih pragmatis dan langsung perlu dilakukan untuk memecah kebuntuan politik di Myanmar. Mereka tidak berniat meninggalkan konsensus tersebut sepenuhnya, namun mereka melihat adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan dialog yang lebih terbuka dengan pihak junta militer di Naypyidaw guna mendorong implementasi poin-poin perdamaian yang selama ini mandek.
Langkah nyata dari pergeseran ini terlihat dari kunjungan Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, ke Myanmar pada bulan Mei lalu. Dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri yang ditunjuk junta, Tin Maung Swe, ia mendorong perpanjangan gencatan senjata militer. Pendekatan ini dipandang sebagai jalan pembuka untuk de-eskalasi konflik dan dimulainya dialog yang lebih komprehensif di tingkat nasional.
Selain Malaysia, Filipina juga menunjukkan keterlibatan yang lebih proaktif. Leo Herrera-Lim, pejabat senior Kementerian Luar Negeri Filipina yang memimpin pertemuan pejabat tinggi ASEAN, baru-baru ini turut memimpin konsultasi di Naypyidaw. Langkah serupa juga diambil oleh Indonesia dan Laos yang mengirimkan menteri luar negerinya pada awal Juni, menandakan adanya koordinasi taktis baru di antara negara-negara anggota ASEAN.
Thailand, yang sejak awal krisis telah lama menyuarakan perlunya pendekatan yang lebih pragmatis dan fleksibel terhadap penguasa militer Myanmar, tampaknya kini mendapatkan dukungan dari negara tetangganya. Rentetan kunjungan bilateral ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari bahwa konsensus yang selama ini hanya menjadi dokumen tertulis perlu didukung dengan tindakan taktis di lapangan.
Sebagai konsekuensi dari realitas politik ini, beberapa menteri luar negeri ASEAN kini mulai membuka wacana untuk mengizinkan kehadiran perwakilan pemerintah Myanmar dalam format virtual pada pertemuan-pertemuan mendatang. Meskipun legitimasi pemerintahan tersebut masih sangat diperdebatkan, langkah ini dipandang sebagai upaya untuk menarik Myanmar kembali ke meja perundingan guna mencari jalan keluar dari krisis kemanusiaan dan politik yang berkepanjangan.