Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi menggelar pertemuan tertutup di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, pada Rabu (22/7). Pertemuan ini menjadi sorotan dunia karena berlangsung di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat dengan Iran, serta ketegangan berkepanjangan di Laut China Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua diplomat papan atas ini dijadwalkan membahas isu keamanan global yang mendesak, terutama situasi di Timur Tengah. Selain agenda geopolitik, pertemuan ini juga menjadi ajang persiapan teknis menuju pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang direncanakan berlangsung pada September mendatang. Ketegangan antara Washington dan Teheran, yang merupakan sekutu dekat Beijing, memberikan tekanan tambahan pada dialog ini.
Rubio secara eksplisit menyampaikan kekhawatiran mendalamnya di hadapan para Menlu ASEAN mengenai situasi Timur Tengah. Ia menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik saat ini dinilai tidak serius dalam perundingan. Rubio memperingatkan bahwa jika diplomasi gagal, Amerika Serikat tidak akan ragu untuk mengambil langkah konkret demi melindungi kepentingan nasional dan sekutunya. Salah satu poin krusial yang ia soroti adalah pentingnya menjaga akses di Selat Hormuz agar tidak dikuasai oleh pihak-pihak yang dapat mengancam stabilitas pasokan energi dunia.
Bagi kawasan Asia Tenggara, posisi Rubio mengenai Selat Hormuz dianggap sebagai sinyal peringatan. Ia menggarisbawahi bahwa preseden buruk di Timur Tengah dapat berdampak domino terhadap keamanan maritim di wilayah lain, termasuk Asia Tenggara. Narasi ini diperkuat oleh opini yang dirilis Rubio di media Filipina tepat sebelum pertemuan, di mana ia menyebut bahwa Asia Tenggara menghadapi ancaman koersif baru di Laut China Selatan.
Ketegangan di Laut China Selatan sendiri terus memanas seiring dengan klaim sepihak China melalui konsep nine dash line yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif sejumlah negara ASEAN, termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Gesekan antara coast guard China dan Filipina yang kerap terjadi belakangan ini menciptakan dinamika yang tidak menentu. Rubio memperingatkan bahwa penggunaan perdagangan sebagai senjata geopolitik oleh kekuatan besar dapat mengancam kedaulatan dan masa depan ekonomi negara-negara di kawasan ini.
Indonesia, sebagai negara yang memegang peran sentral dalam stabilitas ASEAN, tentu tidak bisa lepas dari dampak konflik ini. Meskipun Indonesia bukan pengklaim dalam sengketa Laut China Selatan, stabilitas di kawasan ini sangat krusial bagi jalur perdagangan internasional yang melewati perairan Indonesia. Gangguan keamanan di jalur maritim regional akan berdampak langsung pada biaya logistik dan stabilitas ekonomi nasional.
Perspektif Indonesia dalam hal ini adalah tetap mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik dan penguatan Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan. Namun, dengan semakin agresifnya persaingan antara AS dan China, ruang gerak diplomasi Indonesia menjadi semakin sempit. Indonesia dituntut untuk tetap menjaga prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, di tengah tekanan untuk memihak pada salah satu kekuatan besar tersebut.
Perbandingan dengan situasi di Timur Tengah memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. Ketidakstabilan di jalur perdagangan global, seperti Selat Hormuz, terbukti mampu mengguncang harga komoditas energi dunia secara instan. Jika ketegangan di Laut China Selatan memburuk hingga ke level konfrontasi fisik, dampaknya terhadap rantai pasok global akan jauh lebih merusak bagi Indonesia dibandingkan konflik di Timur Tengah.
Analisis para pengamat menunjukkan bahwa pertemuan Rubio dan Wang Yi di Manila hanyalah puncak gunung es dari persaingan jangka panjang. Meski kedua negara berusaha menjaga komunikasi melalui rencana pertemuan puncak Trump-Xi, rivalitas struktural di berbagai sektor—dari teknologi hingga militer—akan terus mewarnai hubungan keduanya. Dunia saat ini berada dalam fase di mana diplomasi dilakukan sambil terus memperkuat posisi tawar militer di lapangan.
Ke depan, tren persaingan ini diprediksi akan semakin tajam. Amerika Serikat kemungkinan besar akan terus memperkuat aliansi strategisnya di Indo-Pasifik untuk membendung pengaruh China. Sementara itu, China dipastikan tidak akan melonggarkan klaim maritimnya yang dianggap sebagai kepentingan inti nasional. Bagi ASEAN, tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga persatuan di tengah upaya kekuatan besar untuk menarik negara-negara anggota ke dalam orbit pengaruh mereka masing-masing.
Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh kedua negara kemungkinan besar akan sangat bergantung pada hasil negosiasi di balik layar selama KTT ASEAN. Jika tidak ada terobosan signifikan dalam isu Laut China Selatan, ketegangan di lapangan diprediksi akan tetap berlanjut dengan intensitas yang fluktuatif. Dunia kini menanti apakah pertemuan puncak Trump-Xi pada September nanti mampu meredam ketegangan atau justru memperuncing rivalitas kedua negara adidaya tersebut.
Pada akhirnya, stabilitas kawasan bukan hanya tanggung jawab negara-negara besar, tetapi juga kolektivitas negara-negara ASEAN. Indonesia harus terus memainkan peran sebagai jembatan yang efektif untuk memastikan bahwa persaingan AS dan China tidak berujung pada konflik terbuka yang akan menghancurkan tatanan ekonomi dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.