Pejabat tinggi diplomasi Amerika Serikat untuk kawasan Asia Timur berupaya memberikan jaminan kepada Taiwan bahwa Washington tetap berkomitmen pada kebijakan 'Enam Jaminan' (Six Assurances). Pernyataan ini muncul sebagai respons atas keraguan publik setelah Presiden Donald Trump sebelumnya terkesan meremehkan kebijakan tersebut dalam beberapa kesempatan. Meski demikian, pemerintah AS belum memberikan kepastian jadwal terkait persetujuan paket penjualan senjata senilai US$14 miliar yang saat ini masih tertunda.
Dalam sidang dengar pendapat di Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, Michael DeSombre, menegaskan bahwa kebijakan AS terhadap Taiwan tidak mengalami perubahan. Ia menekankan bahwa Washington tetap memegang teguh komitmennya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, yang merupakan salah satu titik geopolitik paling krusial di dunia saat ini.
Isu mengenai penjualan senjata menjadi sorotan utama menyusul diskusi antara Presiden Trump dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, di Beijing bulan lalu. DeSombre mengungkapkan bahwa pihak Beijing secara konsisten menekan AS untuk menghentikan pasokan senjata ke Taiwan. Namun, ia memastikan bahwa diskusi tersebut tidak mengubah komitmen AS terhadap Taiwan maupun melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Enam Jaminan.
Salah satu poin krusial dari Enam Jaminan yang disepakati pada tahun 1982 adalah komitmen AS untuk tidak berkonsultasi dengan Beijing sebelum mengambil keputusan mengenai penjualan senjata kepada Taiwan. Prinsip ini dirancang untuk memastikan kemandirian Taiwan dalam memperkuat pertahanannya. Namun, dinamika politik terbaru menimbulkan kekhawatiran karena Trump sempat menyatakan bahwa ia telah membahas penjualan senjata Taiwan dengan Xi Jinping secara rinci.
Ketegangan diplomatik semakin terasa ketika Presiden Trump, dalam perjalanan kembali ke Washington dengan pesawat Air Force One, memberikan pernyataan yang meragukan relevansi kebijakan lama tersebut. Trump menyebut bahwa komitmen tahun 1982 sudah berlalu cukup lama, sebuah pernyataan yang ditafsirkan oleh para pengamat sebagai sinyal potensi pergeseran sikap AS dalam menghadapi tekanan diplomatik dari Tiongkok.
Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai kapan paket bantuan pertahanan tersebut akan direalisasikan. Situasi ini menciptakan ketidakpastian bagi Taiwan yang terus berupaya meningkatkan kapabilitas militernya di tengah eskalasi retorika dari Beijing. Pemerintah AS kini berada dalam posisi sulit untuk menjaga keseimbangan antara hubungan dagang dengan Tiongkok dan kewajiban moral serta strategisnya terhadap keamanan Taiwan.